DASWATI.ID – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela, membuka Rapat Koordinasi Bidang Kesehatan di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, pada Rabu (12/11/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Jihan memaparkan pencapaian signifikan dalam Universal Health Coverage (UHC), namun menyoroti adanya tantangan serius terkait tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan.
Jihan menyampaikan bahwa cakupan UHC di Provinsi Lampung per Oktober 2025 telah mencapai 98,16 persen.
Angka ini menunjukkan hampir seluruh penduduk telah tercakup dalam jaminan kesehatan. Namun, data kontras menunjukkan bahwa tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan masih rendah, yakni hanya mencapai 70,29 persen.
Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk menekankan pentingnya optimalisasi keaktifan peserta BPJS Kesehatan.
Menanggapi disparitas data tersebut, Jihan mendorong peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan BPJS untuk mengaktifkan kembali peserta yang mengalami tunggakan iuran.
“Pemerintah pusat telah menyiapkan program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang akan dimulai pada November 2025. Ini kesempatan bagi masyarakat untuk mengaktifkan kembali kepesertaannya,” kata dia.
Solusi ini dianggap sebagai kesempatan bagi masyarakat untuk mengaktifkan kembali kepesertaannya.
Selain upaya aktivasi, Wagub Jihan juga meminta Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan rumah sakit daerah untuk menyisir data peserta yang sudah tidak aktif atau dianggap tidak layak menerima bantuan iuran, guna memastikan pembiayaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi lebih tepat sasaran.
Penguatan Program Preventif dan Skrining
Dalam Rakor tersebut, Wagub Jihan juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung untuk terus melaksanakan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang terintegrasi dengan skrining thalasemia.
Menurut dia, kebijakan kesehatan saat ini harus bergeser dari paradigma mengobati penyakit menuju upaya pencegahan (preventif).
“Fokus utama adalah pada deteksi dini dan pencegahan, beralih dari merawat yang sakit menjadi menjaga agar masyarakat tetap sehat,” ujar Jihan.
CKG merupakan program prioritas nasional, yang memungkinkan masyarakat dari berbagai kelompok usia mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bentuk deteksi dini berbagai penyakit kronis.
Secara spesifik, Jihan menekankan pentingnya skrining thalasemia sebagai bagian dari CKG. Ia menjelaskan bahwa thalasemia adalah penyakit genetik yang dapat dicegah melalui pemeriksaan sederhana.
“Beban pembiayaan kesehatan akibat thalasemia cukup besar, di mana satu anak dengan thalasemia mayor dapat membutuhkan biaya hingga Rp350–400 juta per tahun,” ungkap Jihan.
Program skrining thalasemia akan diintegrasikan dengan CKG di sekolah, komunitas, dan masyarakat umum.
Pemeriksaan awal dilakukan melalui pengukuran kadar hemoglobin (Hb) di Puskesmas, yang jika ditemukan anomali dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan.
Sorotan Capaian Imunisasi
Di samping isu BPJS dan skrining, Jihan juga menyoroti rendahnya capaian imunisasi di sejumlah wilayah di Lampung. Ia menilai pelaporan imunisasi melalui aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) belum optimal.
“Imunisasi merupakan upaya paling efektif mencegah penyakit menular dan menekan angka kematian bayi. Saya minta Dinas Kesehatan kabupaten dan kota mengawal pelaporan agar capaian imunisasi kita bisa mencapai target nasional,” tegas dia.
Jihan berharap capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Provinsi Lampung dapat meningkat pada tahun 2026, terutama dalam penanganan tuberkulosis, imunisasi, dan eliminasi malaria.
Ia menegaskan kembali komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Rapat Koordinasi yang membahas strategi penguatan pelayanan kesehatan preventif ini dihadiri oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, direktur rumah sakit daerah, serta Kepala BPJS Kesehatan Provinsi Lampung.
Baca Juga: Cek Kesehatan Gratis Menyentuh Anak-Anak Istimewa di Lampung
