DASWATI.ID – Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandarlampung Budiman AS bersyukur Demokrat kembali ke pemerintahan setelah hampir satu dekade menjadi oposisi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Partai Demokrat resmi bergabung ke pemerintah setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilantik sebagai Menteri ATR/BPN (Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional).
“Kami ucapkan selamat kepada ketua umum kami, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dilantik sebagai Menteri ATR/BPN oleh Presiden Jokowi,” kata Budiman AS saat dihubungi pada Rabu (21/2/2024).
Selama hampir 10 tahun, lanjut dia, Partai Demokrat menjadi oposisi atau kekuatan penyeimbang pemerintahan yang selalu memberikan kritik konstruktif agar demokrasi tetap sehat karena ada proses check and balances.
“Sekarang kami berada dalam pemerintahan. Tentunya, sebagai kader Demokrat, kami wajib mengawal program-program pemerintah,” ujar dia.
Budiman AS bersyukur Demokrat kembali ke pemerintahan.
Presiden Jokowi resmi melantik Ketua Umum Partai Demokrat AHY sebagai Menteri ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional) di Istana Negara Jakarta, Rabu (21/2/2024) pukul 10.48 WIB.
Pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
“Saya yakin kepercayaan yang diberikan Pak Jokowi mampu diemban oleh ketua umum kami karena beliau muda dan memiliki leadership yang kuat,” kata Budiman.
Presiden Jokowi memberikan tiga target kepada AHY selaku Menteri ATR/BPN yakni mendorong lebih masif sertifikat elektronik, menyelesaikan masalah pertanahan terkait Hak Guna Usaha (HGU) carbon trading, dan menyelesaikan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk 120 juta bidang tanah.
Menteri ATR/BPN AHY diminta untuk menyelesaikan ketiga target tersebut sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober 2024.
“Mudah-mudahan target yang dibebankan Pak Jokowi bisa diselesaikan dengan maksimal,” harap Budiman.
Selaku Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung yang juga membidangi pertanahan, Budiman AS berharap dirinya bisa menjembatani penyelesaian konflik agraria di Lampung.
“Tentu ini akan memudahkan kerja-kerja kami di Komisi I sebagai leading sector pertanahan dalam hal komunikasi dan koordinasi terkait persoalan tanah. Kita tahu kasus pertanahan di Provinsi Lampung merupakan kasus keempat terbesar di Indonesia. Semoga persoalan krusial pertanahan bisa teratasi,” jelas dia.
Baca Juga: Catahu LBH Bandarlampung 2023: konflik agraria menguat
