Oleh: Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P.–Akademisi Universitas Lampung
DASWATI.ID – Kabupaten Pesawaran, Lampung, telah lama dikenal sebagai “The Beauty of Paradise” berkat potensi pariwisatanya yang melimpah.
Dengan keindahan Pantai Mutun, Pahawang, Kelagian, hingga gugusan pulau-pulau kecil di Teluk Lampung, daerah ini menjadi destinasi unggulan yang kerap dipadati ribuan wisatawan setiap akhir pekan.
Geliat ekonomi yang menyertainya — penginapan penuh, pedagang ramai, dan sektor transportasi yang bergerak — memang tak terbantahkan.
Namun, di tengah euforia wisata ini, muncul pertanyaan krusial: apakah geliat pariwisata ini benar-benar mampu mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara signifikan? Inilah jalan panjang yang masih harus ditempuh Pesawaran.
IPM sendiri merupakan indikator fundamental yang menilai kualitas pembangunan suatu daerah, mencakup tiga aspek penting: kesehatan, pendidikan, dan tingkat kesejahteraan rakyat.
Angka IPM bukan sekadar statistik, melainkan cermin nyata dari bagaimana masyarakat menikmati hasil pembangunan.
Sayangnya, meskipun sektor pariwisata di Pesawaran begitu dinamis, geliat tersebut belum sepenuhnya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal.
Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena pariwisata seringkali hanya memberikan keuntungan jangka pendek dan bersifat sektoral.
Banyak masyarakat sekitar lokasi wisata masih terjebak dalam lingkaran ekonomi informal dengan pendapatan rendah, menjadi penyedia jasa parkir, penjual makanan skala kecil, atau buruh musiman.
Sementara itu, keuntungan utama cenderung dinikmati oleh investor besar, pemilik resort, atau penyedia jasa perjalanan wisata.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pariwisata, meski dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), belum tentu menjadi motor penggerak utama dalam peningkatan IPM.
IPM berbicara tentang hal yang lebih mendasar: apakah masyarakat lebih sehat, lebih berpendidikan, dan lebih sejahtera.
Jika anak-anak di sekitar lokasi wisata masih kesulitan mengakses pendidikan yang layak, atau jika masyarakat nelayan masih hidup dari penghasilan harian tanpa jaminan sosial, maka pertumbuhan sektor wisata belum memberi makna substantif bagi pembangunan manusia.
Ini adalah dilema yang harus dijawab oleh pemerintah daerah: apakah ingin membangun Pesawaran yang cantik untuk dilihat, atau Pesawaran yang benar-benar menyejahterakan rakyatnya?
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus menyusun strategi yang tidak sekadar menjual pesona alam, melainkan memastikan bahwa manfaat ekonomi wisata dapat mengalir luas ke masyarakat.
Ada beberapa langkah strategis penting yang perlu segera dikuatkan:
1. Perencanaan Kolaboratif Lintas Level dan Pemangku Kepentingan
Pesawaran tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung, Kementerian terkait, investor swasta, dan masyarakat sipil.
Perencanaan pembangunan harus berbasis klaster ekonomi, menempatkan pariwisata sebagai salah satu penggerak yang terintegrasi dengan sektor lain seperti pertanian, perikanan, dan UMKM, dengan orientasi pada PDRB yang sehat untuk kepentingan masyarakat luas.
2. Penguatan Ekonomi Lokal melalui UMKM
Ini adalah kunci untuk menciptakan dampak berlapis (multiplier effect) dari pariwisata. Pemerintah harus memastikan UMKM lokal mendapat akses modal, pelatihan, dan pasar, seperti produk olahan ikan, kerajinan tangan, atau kuliner khas Pesawaran yang dapat dikemas menjadi bagian dari rantai ekonomi wisata. Dengan demikian, wisatawan juga dapat berbelanja di kios-kios masyarakat lokal.
3. Penciptaan Iklim Investasi yang Sehat dan Ramah Masyarakat
Pesawaran harus terbuka pada investasi, tetapi dengan prinsip keberlanjutan. Regulasi daerah harus memastikan setiap investasi menyertakan program tanggung jawab sosial (CSR) yang jelas, seperti beasiswa pendidikan, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir, sehingga investasi tidak menyingkirkan masyarakat dari ruang hidupnya.
4. Memperkuat Ketahanan Pangan melalui Pengelolaan Lahan yang Baik
Dengan lahan pertanian yang luas, penting untuk memastikan lahan produktif tidak tergerus oleh alih fungsi menjadi kawasan wisata atau permukiman elit. Pangan adalah penopang kesejahteraan jangka panjang, dan ketahanan pangan yang kuat akan menciptakan masyarakat yang lebih resilien.
Tentu saja, semua langkah ini membutuhkan infrastruktur yang memadai, seperti jalan yang layak, akses listrik, air bersih, hingga konektivitas digital.
Infrastruktur bukan hanya penunjang wisata, melainkan juga sarana dasar agar masyarakat dapat hidup lebih sehat, lebih produktif, dan lebih berdaya saing.
Jika strategi-strategi ini diterapkan, maka pariwisata akan menjadi lebih dari sekadar ikon; ia akan menjadi pengungkit IPM.
Bayangkan jika setiap desa wisata di Pesawaran dilengkapi dengan pusat layanan kesehatan dasar yang layak, sekolah dengan kualitas pendidikan baik, serta UMKM yang tumbuh pesat. Maka pariwisata akan menjadi pintu masuk bagi pembangunan manusia yang utuh.
Namun jika tidak, pariwisata hanya akan menjadi “hiasan pembangunan”—indah di mata wisatawan, tetapi tidak memberi makna bagi masyarakat lokal.
Sebagai penutup, penting untuk disadari bahwa IPM adalah jalan panjang yang tidak bisa ditempuh dengan jalan pintas.
Pesawaran harus berani menempatkan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat sebagai inti pembangunan, bukan sekadar tambahan.
Pariwisata bisa menjadi mitra, tetapi bukan segalanya. Yang paling penting adalah keberpihakan kepada masyarakat. Tanpa keberpihakan ini, pariwisata hanya akan memperlebar kesenjangan.
Pemerintah Kabupaten Pesawaran memiliki pilihan krusial: tetap terjebak dalam euforia pariwisata, atau menempatkannya sebagai bagian dari strategi besar pembangunan manusia.
Pilihan inilah yang akan menentukan apakah Pesawaran benar-benar mampu meningkatkan IPM, atau sekadar menjadi destinasi wisata yang indah namun rapuh di balik layar. (*)
Baca Juga: Amanat Pilar Pembangunan dari Gubernur untuk Bumi Pesawaran
