DASWATI.ID – Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Lampung bersama elemen masyarakat dan pengemudi ojek daring yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Lampung pada Senin (1/9/2025).
Meski menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung Irjen Pol Helmy Santika secara terbuka mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung aman, tertib, dan damai.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan bahwa pihaknya hadir bersama Kapolda, Pangdam, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh fraksi DPRD Provinsi Lampung untuk menemui para mahasiswa.
Ia menyoroti animo masyarakat Lampung yang luar biasa dan menyatakan kesepakatannya dengan mahasiswa serta masyarakat Lampung terkait tuntutan yang disampaikan.
“Ini adalah fenomena. Dan suara itu diperjuangkan oleh mahasiswa,” ujar Gubernur.
Mirzani Djausal juga secara khusus mengapresiasi berbagai organisasi mahasiswa (BEM), Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), dan elemen lain yang hadir.
“Lampung berbeda dari tempat lain. Lampung damai, Lampung tenteram, dan Lampung penuh dengan harapan,” tegas dia.
Gubernur berharap situasi kondusif ini dapat terus terjaga dan menjadi energi positif untuk membangun Lampung lebih baik ke depan, seraya memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan akan segera diteruskan ke pemerintah pusat yang merupakan kewenangan pusat.
Senada dengan Gubernur, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Lampung, mahasiswa, dan semua elemen yang terlibat.
“Kegiatan penyampaian aspirasi pendapat berlangsung aman, tertib, dan damai,” kata dia.
Kapolda juga menegaskan komitmen aparat keamanan untuk tetap berjaga sampai semua peserta kembali ke rumah masing-masing.
Terkait tuntutan Aliansi Lampung Melawan mengenai reformasi total Polri dan keadilan bagi almarhum Affan Kurniawan, Kapolda menyatakan bahwa hal tersebut sedang dalam pendalaman oleh Polri.
“Nanti, tunggu hasilnya, sedang dilakukan pendalaman. Sabar,” ujar Helmy.
Ia berharap situasi kondusif yang tercipta ini bisa terjaga dengan baik ke depan.
“Insyaallah, apa yang tadi sudah disampaikan, rekomendasi ini akan disampaikan Pak Gubernur ke pemerintah pusat. Dan yang lebih penting lagi adalah, ke depan, situasi ini harus bisa terjaga dengan baik. Harus. Terima kasih,” pungkas Helmy.
Latar Belakang dan Tuntutan Aliansi Lampung Melawan
Aksi ini, menurut Aliansi Lampung Melawan, merupakan bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa.
Mereka mengkritik arah ekonomi politik negara yang “menghamba pada kepentingan Modal,” sehingga kebijakan yang lahir di bawah “Rezim Fasis Prabowo-Gibran” semakin jauh dari kepentingan rakyat.
Kebijakan tersebut dituding menyebabkan ketimpangan sosial karena “menggelarkan karpet merah kepada kepentingan Modal yang bersifat Kapitalistik,” serta merupakan konsekuensi logis dari model pembangunan yang bertumbuh pada liberalisasi ekonomi, eksploitasi sumber daya, dan akumulasi kapital oleh segelintir elite.
Aliansi Lampung Melawan menyoroti peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya menjadi representasi masyarakat, namun justru menerbitkan kebijakan yang menimbulkan amarah, seperti pengesahan RUU TNI, RKUHAP Pidana, RUU Polri, Omnibus-LAW, kenaikan pajak, efisiensi dana pendidikan, liberalisasi pendidikan, perampasan lahan, kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga ribuan persen, dan puncak kemarahan masyarakat yaitu naiknya tunjangan DPR yang “tidak masuk akal”.
Selain itu, Aliansi juga mengutuk keras tindakan represifitas negara yang menggunakan aparat kepolisian, yang disebut telah menyebabkan lebih dari 500 massa aksi menjadi korban kekerasan dan bahkan merenggut nyawa.
Dalam aksinya, Aliansi Lampung Melawan mengajukan 10 tuntutan utama, yaitu:
- Mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.
- Memotong tunjangan dan gaji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bentuk efisiensi dan tanggung jawab moral.
- Meningkatkan kualitas gaji dosen dan guru di seluruh Indonesia.
- Memerintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk segera memecat menteri-menteri yang problematik.
- Meminta Presiden menekan ketua partai yang menduduki jabatan di eksekutif maupun legislatif untuk diberhentikan atau direstrukturisasi.
- Reformasi total Polri dan mengadili pelaku pembunuhan Affan Kurniawan serta mengevaluasi kinerja Polda Lampung.
- Menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHAP) yang merugikan rakyat.
- Menolak efisiensi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan.
- Berhenti menggunakan pajak rakyat untuk menindas rakyat.
- Pembebasan lahan untuk petani dan reformasi agraria pembebasan lahan di Lampung.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal memastikan bahwa semua rekomendasi dan tuntutan ini akan disampaikan ke pemerintah pusat.
Baca Juga: 1.257 Personel Amankan Aksi di Lampung
