DASWATI.ID – Sekdaprov Lampung melantik enam pejabat pimpinan tinggi pratama hasil seleksi terbuka untuk memperkuat birokrasi dan mewujudkan visi Lampung Maju Indonesia Emas 2045.
DALAM ARTIKEL:
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung resmi melantik enam pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Senin (4/5/2026).
Dalam prosesi tersebut, Marindo menegaskan bahwa jabatan baru ini bukan sekadar seremonial, melainkan amanah yang menuntut hasil kerja konkret bagi masyarakat.
Para pejabat yang dilantik yakni Bani Isprianto sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Liza Derni sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, serta Mirza Irawan Dwi Atmaja sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Kemudian, Desti Arisandi menjabat Kepala Dinas Perkebunan, Toni Ferdinansyah sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Asrul Tristianto sebagai Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.
Seleksi Berbasis Merit
Marindo menjelaskan bahwa penunjukan para pejabat ini telah melewati proses evaluasi kinerja yang ketat dan transparan.
“Pelantikan pada hari ini merupakan bagian dari proses yang terukur dan akuntabel dalam manajemen ASN,” ujar Marindo saat membacakan sambutan Gubernur Lampung.
Ia memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh figur yang memiliki integritas serta kapasitas kepemimpinan untuk menjawab tantangan daerah.
Pemerintah Provinsi Lampung mengklaim proses seleksi terbuka ini berbasis pada sistem merit guna memastikan efektivitas birokrasi.
“Jabatan yang Saudara emban tidak diberikan secara tiba-tiba, melainkan melalui evolusi kinerja yang komprehensif,” tegas Marindo di hadapan para undangan.
Hal ini sekaligus menepis anggapan adanya penunjukan instan dalam pengisian jabatan strategis tersebut.
Tiga Mandat Utama
Menghadapi kompleksitas pembangunan ke depan, Marindo memberikan tiga instruksi khusus kepada para pejabat baru.
Pertama, ia meminta penguatan integritas dan profesionalisme sebagai teladan pelayanan publik.
Kedua, para kepala dinas dan biro wajib membangun sinergi lintas sektor karena keberhasilan tidak bisa dicapai sendirian.
Instruksi ketiga menekankan pada manfaat langsung bagi publik.
“Fokus pada hasil dan dampak nyata. Setiap kebijakan dan program harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Marindo.
Ia juga memperingatkan bahwa seluruh jabatan akan dievaluasi secara berkala untuk menjaga kualitas pelayanan.
Marindo menutup pesannya dengan harapan agar birokrasi Lampung semakin adaptif menuju visi Lampung Maju dan Indonesia Emas 2045.
“Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, penuh loyalitas, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” ujar dia.
Rekam Jejak dan Evaluasi
Salah satu pejabat yang mendapat sorotan adalah Kepala BPKAD Mirza Irawan Dwi Atmaja.
Marindo menyebut penunjukan Mirza sebagai Kepala BPKAD didasarkan pada pengalaman panjangnya mengelola keuangan di Tulangbawang Barat.
“Tim evaluasi melihat beliau cukup untuk bisa menduduki jabatan sebagai kepala BPKD Provinsi Lampung,” jelas dia usai acara pelantikan.
Marindo menekankan semua pemilik rekam jejak yang mumpuni memiliki hak yang sama untuk menduduki jabatan di tingkat provinsi.
Selain itu, pergantian jabatan ini juga dipengaruhi oleh faktor kedisiplinan dan masa pensiun pegawai.
