DASWATI.ID – Gerakan masif antipolitik uang dapat berdampak pada rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 di Kota Bandarlampung.
Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung Apriliwanda mengatakan pihaknya berkomitmen untuk meminimalisir praktik politik uang dalam Pilkada Serentak 2024 melalui mitigasi dan pengawasan yang ketat.
“Selama ini, harapan kami terkait money politics bisa diminimalisir. Beranjak dari Pemilu 2024 kemarin, ini menjadi mitigasi awal Bawaslu di Pilkada Serentak 2024,” ujar dia di Bandarlampung, Selasa (3/12/2024).
Apriliwanda menuturkan sebelum masa kampanye, 25 September hingga 23 November 2024, Bawaslu Kota Bandarlampung telah menebar 524 alat peraga sosialisasi antipolitik uang.
Termasuk banner imbauan dan 20 baliho yang menekankan netralitas ASN serta peringatan tentang hoaks dan SARA.
Baca Juga: Berburu Pelaku Politik Uang di Pilkada 2024
Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan meminimalisir praktik politik uang menjelang Pilkada 27 November 2024.
“Alhamdulilah sampai berakhirnya masa kampanye, dan tungsura (pungut hitung suara) tidak ada Laporan/Temuan terkait dengan money politics,” kata Apriliwanda.
Hingga saat ini, lanjut dia, Bawaslu Kota Bandarlampung telah menangani dua temuan terkait netralitas penyelenggara ad hoc dan netralitas ASN.
“Kami hanya menangani dua Temuan, terkait netralitas penyelenggara adhoc yang sudah kami sampaikan kepada KPU, dan netralitas ASN,” pungkas Apriliwanda.
Baca Juga: Pj Gubernur Puji Pencegahan dan Pengawasan Bawaslu Lampung

Partisipasi pemilih rendah karena pengawasan ketat politik uang.
Gerakan masif antipolitik uang bikin partisipasi pemilih rendah.
Partisipasi pemilih di Pilkada Bandarlampung 2024 tercatat rendah, hanya mencapai 52,03 persen, jauh dari target yang diharapkan sebesar 75 persen.
Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pilkada Kota Bandarlampung, terdapat 786.182 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Namun, hanya 409.093 pemilih yang menggunakan hak pilih mereka pada 27 November 2024 lalu. Ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai sekitar 52,03%.
Aryanto Yusuf selaku Tim Penghubung Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandarlampung Nomor Urut 2 Eva Dwiana – Deddy Amarullah juga menyampaikan terdapat hubungan antara pengawasan politik uang dan partisipasi pemilih.
“Mungkin ini bisa menjadi bahan penelitian, apakah pengawasan politik uang yang kuat dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih?” Kata dia.
Menurut Aryanto, meskipun pengawasan yang ketat dapat mengurangi praktik politik uang, hal ini juga dapat menyebabkan apatisme di kalangan pemilih.
“Ini asumsi saya, tingginya pengawasan terhadap politik uang membuat masyarakat malas memilih karena tidak ada serangan fajar,” ujar dia.
Selain itu, lanjut Aryanto, penyelenggara juga perlu melakukan evaluasi terhadap proses distribusi surat pemberitahuan memilih, dan lokasi tempat pemungutan suara (TPS).
“Pengurangan jumlah TPS dengan memadatkan pemilih dapat menyebabkan masalah aksesibilitas, terutama bagi pemilih yang tinggal jauh dari lokasi TPS,” pungkas dia.

Tim Penghubung Pasangan Calon Nomor Urut 1, Suhaili, juga menyampaikan catatan atas rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada Bandarlampung 2024.
“Ada beberapa poin yang menjadi catatan tersendiri bagi kami, soal partisipasi pemilih ini yang 52,03 persen,” kata dia.
Suhaili menyampaikan KPU perlu melakukan sosialisasi yang masif untuk meningkatkan partisipasi pemilih, terutama terkait distribusi surat pemberitahuan memilih.
Keterlambatan dalam pengiriman surat ini, yang masih ada hingga H-1 pemungutan suara, menyebabkan banyak surat kembali ke KPU Kota Bandarlampung.
“Distribusi surat pemberitahuan memilih terlambat, karena hingga H-1 pemungutan suara ada sekian surat pemberitahuan memilih yang dikembalikan PPS/KPPS kepada KPU,” ujar Suhaili.
Berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Bandarlampung dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Ballroom Akar Hotel (eks Sheraton) pada Selasa (3/12/2024).
Terdapat 109.769 surat pemberitahuan memilih yang tidak terdistribusi kepada pemilih, dan 676.413 surat yang terdistribusikan.
Baca Juga: Rendahnya Partisipasi Pemilih di Pilkada Bandarlampung 2024
Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Lampung Drs R Sigit Krisbintoro mengatakan perilaku pemilih sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pilkada.
“Masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan bisa jadi karena ia tertarik dengan politik, punya perasaan dekat dengan partai dan calon tertentu, atau pemilih rasional secara ekonomi,” kata Sigit.
Sigit mendorong penyelenggara dan peserta pemilihan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar memilih berdasarkan program kerja, visi, dan misi calon.
Baca Juga: Parpol Harus Pertimbangkan Perilaku Pemilih di Pilkada Lampung 2024