DASWATI.ID – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal turun langsung menemui ratusan petani singkong dan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Komplek Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Senin (5/5/2025).
Massa, yang tergabung dalam organisasi kepemudaan Cipayung Plus dan Paguyuban Petani Singkong Lampung Timur, menuntut intervensi pemerintah atas harga singkong yang dinilai jauh di bawah biaya produksi.
Aksi ini memicu kericuhan akibat ulah pihak tak dikenal yang melempar batu, memaksa polisi membentuk barikade, menyemprotkan water cannon, dan menembakkan gas air mata untuk mengendalikan situasi.
Kericuhan bermula sekitar pukul 12.15 WIB ketika massa tiba dan dihadang kawat berduri di gerbang Kantor DPRD Provinsi Lampung.
Upaya menerobos barikade menyebabkan aksi dorong-dorongan, diikuti pelemparan batu ke arah aparat.
Puncak ketegangan terjadi pada pukul 12.42 WIB saat polisi membalas dengan water cannon dan gas air mata untuk membubarkan massa.
Meski sempat berhasil dihalau, massa tetap berupaya masuk hingga akhirnya beberapa perwakilan bersedia berdialog.
Gubernur Mirza mengajak perwakilan pendemo berdiskusi di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur, untuk mencari solusi.
Namun, massa awalnya menolak, bersikeras agar dialog digelar di halaman kantor.
“Saya siap mendengarkan aspirasi, tapi penyelesaian harus dilakukan dengan tertib,” ujar Mirza di lokasi.
Setelah negosiasi, sebagian perwakilan petani dan mahasiswa akhirnya menerima tawaran dialog bersama Gubernur dan Pansus Tata Niaga Singkong.
Dalam pernyataannya, Gubernur Lampung menegaskan komitmennya membela petani, tidak hanya singkong. Ia menyebut telah membebaskan 23 ribu ijazah siswa, mayoritas anak petani, yang tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan senilai Rp3-6 juta per anak.
“Saya bebaskan mereka agar bisa lanjut sekolah dan bekerja,” katanya.
Ia juga memperjuangkan tambahan kuota serapan gabah oleh Bulog untuk 40 ribu petani dari 100 ribu hektare lahan, terutama saat pengusaha menolak membeli dengan harga Rp6.500/kg.
Selain itu, ia mengupayakan pemutihan tunggakan untuk 2 juta warga, termasuk petani, meski kewenangan utama ada di pemerintah pusat.
“Jangan bilang saya tidak dukung petani singkong. Keluarga saya juga terdampak. Saya sangat memahami,” tegasnya.
Mirza menyayangkan penolakan dialog oleh sebagian pendemo, meski ruang diskusi telah dibuka berulang kali. Ia menduga adanya provokator yang menunggangi aksi.
“Harga harus dibentuk dengan keikhlasan kedua belah pihak. Kalau tidak, itu dzalim. Pemerintah tidak memaksa harga, tapi mencari titik adil dengan mempertimbangkan kondisi nasional dan internasional,” ujarnya.
Ia memperingatkan bahwa aksi sepihak bisa merugikan petani jika pabrik singkong tutup. “Siapa yang akan beli singkong petani? Semua harus seimbang,” katanya.
Gubernur mengimbau masyarakat menjaga situasi kondusif dan menghindari provokasi.
“Saya tetap buka ruang dialog. Mari kita jaga Lampung bersama,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi juga meminta semua pihak menahan diri agar proses dialog dapat menghasilkan solusi terbaik bagi petani dan stabilitas ekonomi daerah.
Baca Juga: Harga Singkong Adil Segera Terealisasi
