DASWATI.ID – Ketua Dewan Pers Dr Ninik Rahayu menekankan pentingnya independensi pers di Pemilu 2024 agar masyarakat tidak terpolarisasi.
“Pemilu dan pilkada sebelumnya menyisakan polarisasi di bangsa ini. Salah satunya diberikan kontribusi oleh pers,” ujar dia.
Hal itu disampaikan Ninik saat membuka “Workshop Peliputan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden oleh Media di Lampung” di Novotel Lampung, Bandarlampung, Senin (18/9/2023).
Acara ini menghadirkan empat narasumber yakni Ketua KPU Lampung Erwan Bustami, Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar, Ketua KPID Lampung Budi Jaya, dan Litbang Narasi Zen RS.
Dalam pemaparannya, Ninik menyampaikan catatan Dewan Pers terhadap pemberitaan media dalam konteks penyelenggaraan Pemilu 2019 lalu.
Anggota Dewan Pers Jamalul Insan (2019):
- Pers cenderung hanya meliput soal paslon capres dan cawapres beserta tim sukses masing-masing;
- Pers kurang memberitakan para caleg DPR, DPRD, dan caleg DPD;
- Pers tampak enggan memberitakan soal kerumitan Pemilu Serentak 2019.
Anggota Dewan Pers Ahmad Jauhar (2019):
- Beberapa saat seusai pemungutan suara, kedua kubu saling mengklaim kemenangan. Media tampak terbelah menjadi dua kutub, mengikuti persaingan dua pasangan capres-cawapres;
- Para pendukung kedua kubu saat itu terus menggalang massa dan opini. Media sosial menyebarkan hoaks dan ketakutan. Banyak ekspose tentang kekurangan penyelenggaraan pemilu;
- Seharusnya, wartawan menghindari ekspose pernyataan yang tak diperlukan dari pihak yang bersengketa. Bukannya justru memancing-pancing pendukung kedua kubu agar mereka perang pernyataan.
Beranjak dari pengalaman Pemilu 2019, Ninik berharap pers tidak menjadi alat untuk menggerakkan massa, tapi menjalankan peran edukasi kepada masyarakat melalui informasi yang proporsional tentang pemilu.
“Kami berharap di Pemilu 2024 pers tidak dijadikan mobilisasi massa, tapi inti dari pemilu adalah mengajak partisipasi masyarakat agar bisa ikut serta melaksanakan haknya sebagai warga negara dalam kepemiluan 2024,” kata dia.
Independensi pers membangun pemilu berkualitas.
Menurut Ninik, membangun pers untuk pemilu berkualitas artinya pers bergerak mendorong peningkatan partisipasi pemilih dan mewujudkan pemilu berkualitas.
Kemudian, pers harus menghadirkan berita/konten yang menyehatkan ruang publik.
“Tidak mengandalkan media sosial semata agar pers tidak mudah terjebak penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda,” jelas Ninik.
Untuk menjaga independensi pers di Pemilu 2024 perlu menerapkan imparsialitas, keberimbangan, mempedomani etika jurnalistik dan ketentuan lainnya.
“Tentu masih banyak lagi yang harus dilakukan sebagai pers. Di forum workshop inilah penyelenggara pemilu dan teman-teman media duduk bersama. Apa yang bisa dimitigasi bersama agar Pemilu 2024 selalu dalam kondisi damai,” pungkas Ninik.
Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami menilai peran media sangat penting bagi penyelenggara untuk berkolaborasi menyukseskan pemilu di Lampung.
“Pemilih di Provinsi Lampung masuk delapan besar di Indonesia 6,5 juta jiwa, wilayahnya luas dengan geografis beragam,” kata dia.
“Tanpa ada dukungan dari kawan-kawan media untuk mengedukasi dan menginformasikan kepada masyarakat, akan pincang tahapan pemilunya,” lanjut Erwan.
Namun, dia mengingatkan kritik terhadap penyelenggara pemilu dalam pemberitaan harus disertai data dan fakta sehingga menjadi masukan bagi KPU.
“Saya dan teman-teman secara pribadi, insyaallah nggak baper. Itu asupan energi bagi kami, menjadi warning untuk introspeksi. Tapi kami juga berharap perlu informasi yang ada data dan faktanya. Masukan-masukan itu bisa kami bahas secara resmi di internal,” ujar Erwan.
Sementara, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P Panggar dalam pemaparannya mengatakan pemilu adalah ujian independensi dan kredibilitas media maupun jurnalis dalam menerapkan jurnalisme politiknya.
“Fakta menunjukkan media dan jurnalis belum mampu menjadi kekuatan kontrol atas proses politik nasional yang berlangsung,” ujar dia.
Iskardo memandang pers bahkan terjebak menjadi corong kepentingan kekuatan elit politik dan mengabaikan fungsi media pendidikan pemilih.
“Kejujuran media massa dalam memberikan informasi merupakan salah satu kunci keberhasilan pemilu,” kata dia.
Baca Juga: Arah Koalisi Partai Demokrat Diumumkan saat Rapimnas
