Lampung » Ketua DPRD Lampung: Kebijakan Energi Harus Dukung Sektor Pertanian

Ketua DPRD Lampung: Kebijakan Energi Harus Dukung Sektor Pertanian

oleh
Ketua DPRD Lampung: Kebijakan Energi Harus Dukung Sektor Pertanian
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, di Bandar Lampung pada Senin (30/3/2026). Foto: Istimewa

DASWATI.ID – Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar mengajak warga hemat energi dan mendesak kebijakan strategis bagi ASN serta swasta demi mengamankan sektor pertanian.

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menekankan pentingnya penggunaan energi secara bijak di tengah kondisi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih stabil.

Ia menyampaikan meski harga belum naik, masyarakat perlu waspada terhadap ketersediaan energi nasional.

Pentingnya Kesadaran Energi

Giri mengingatkan bahwa masalah ketersediaan minyak dan gas merupakan hal krusial yang tidak boleh dianggap sepele.

Ia meminta seluruh lapisan masyarakat untuk mulai membiasakan diri menghemat energi dalam aktivitas sehari-hari.

“Kami mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar senantiasa bijak dalam menggunakan berbagai jenis energi,” tegas Giri di Bandar Lampung, Senin (30/3/2026).

Langkah Strategis Pemerintah

Sejalan dengan imbauan tersebut, Giri mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk segera menerbitkan aturan penghematan energi yang strategis.

Kebijakan ini sebaiknya berlaku menyeluruh, mulai dari lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga sektor swasta.

Hal ini bertujuan agar semua pihak memiliki visi yang sama dalam menjaga ketahanan energi daerah.

“Kita semua perlu memiliki visi dan semangat yang sama dalam mengelola energi secara bijaksana,” ujar Giri.

Prioritas Sektor Pertanian

Penyusunan kebijakan tersebut harus memperhatikan kondisi geografis Lampung yang unik dari wilayah hulu hingga hilir.

Giri menekankan bahwa aturan energi harus mendukung sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi Lampung.

Ia tidak ingin kebijakan penghematan justru menghambat produktivitas petani di lapangan.

“Mengenai aspek teknis pelaksanaannya, kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi geografis Provinsi Lampung secara menyeluruh dari hulu ke hilir, terutama mengingat struktur ekonomi daerah kita yang sangat bergantung pada sektor pertanian,” jelas dia.

Kolaborasi Antarlembaga

Demi hasil yang maksimal, DPRD Lampung mengharapkan adanya kerja sama kuat antara pihak Pertamina dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Kolaborasi ini sangat penting untuk merumuskan formula kebijakan yang paling tepat dan efektif bagi kebutuhan wilayah.

Dengan sinergi yang baik, Lampung diharapkan mampu mengelola energinya secara lebih bijaksana dan berkelanjutan.

“Kami mengharapkan adanya kolaborasi yang kuat antara pihak Pertamina dan OPD terkait untuk merumuskan formula kebijakan yang paling tepat dan efektif bagi wilayah Lampung,” pungkas Giri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *