DASWATI.ID – Pemimpin ASEAN menyepakati Deklarasi Kerja Sama Maritim guna memperkuat keamanan laut, melindungi kabel bawah laut, serta membentuk Pusat Maritim ASEAN di Filipina.
DALAM ARTIKEL:
Para pemimpin dari 11 negara anggota ASEAN mempertegas komitmen mereka untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran kawasan melalui penguatan kerja sama maritim.
Dalam KTT Ke-48 ASEAN yang berlangsung di Cebu, Filipina, Jumat (8/5/2026), para pemimpin resmi mengadopsi “Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang Kerja Sama Maritim” sebagai respons atas dinamika keamanan dan tantangan lingkungan yang kian kompleks.
Kesepakatan ini mengusung tema “Navigating Our Future, Together” yang menekankan pentingnya persatuan dalam menghadapi isu-isu multidimensi di laut.
ASEAN sepakat bahwa hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, merupakan kerangka hukum utama yang mengatur seluruh aktivitas di samudra dan lautan.
Pusat Maritim dan Penegakan Hukum
Salah satu poin krusial dalam deklarasi ini adalah rencana pembentukan ASEAN Maritime Centre di Filipina.
Lembaga ini dirancang untuk mendukung koordinasi lintas sektoral dan memperkuat kolaborasi antarnegara anggota tanpa tumpang tindih dengan mekanisme yang sudah ada.
Pusat ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi riset ilmiah kelautan dan transfer teknologi di kawasan.
Selain penguatan institusi, para pemimpin juga sepakat memajukan peran ASEAN Coast Guard Forum (ACF).
Forum ini akan menjadi platform utama bagi lembaga penegak hukum maritim untuk meningkatkan kapasitas dan koordinasi dalam menghadapi kejahatan transnasional serta tantangan keamanan perbatasan.
Langkah ini sejalan dengan upaya ASEAN untuk menjamin keselamatan navigasi dan perdagangan internasional yang sah.
Keamanan Infrastruktur dan Lingkungan
ASEAN kini menaruh perhatian khusus pada perlindungan Infrastruktur Bawah Laut yang Kritis (CUI), seperti kabel komunikasi dan pipa bawah laut.
Di tengah ancaman sabotase dan gangguan teknis, negara-negara anggota berkomitmen meningkatkan kesadaran dan ketahanan terhadap infrastruktur yang menjadi tulang punggung konektivitas regional ini.
Di sisi lain, narasi humanis dalam deklarasi ini muncul melalui sorotan tajam terhadap ancaman kenaikan permukaan air laut.
Fenomena ini dinilai mengancam integritas wilayah, mata pencaharian, dan keberlangsungan hidup komunitas pesisir.
Oleh karena itu, deklarasi ini mendorong kerja sama internasional yang lebih erat untuk memitigasi dampak ekonomi dan keamanan dari perubahan iklim tersebut.
Stabilitas Laut Cina Selatan
Terkait isu Laut Cina Selatan, deklarasi tersebut kembali menegaskan pentingnya implementasi penuh Deklarasi Perilaku Para Pihak (DOC) secara efektif untuk membangun rasa saling percaya.
Para pemimpin menyatakan niat serius untuk segera menuntaskan negosiasi Kode Etik (COC) di Laut Cina Selatan yang substantif dan efektif, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.
Menutup kesepakatan di Cebu, ASEAN berkomitmen memperkuat ekonomi biru (blue economy) dan memerangi pencemaran laut, termasuk sampah plastik.
Melalui semangat sentralitas ASEAN, organisasi ini mengajak mitra eksternal dan sektor swasta untuk bersama-sama menjaga kelestarian ekosistem laut demi masa depan generasi mendatang. (*)
*Sumber: ASEAN LEADERS’ DECLARATION ON MARITIME COOPERATION
