DASWATI.ID – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menghadiri Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung yang beragendakan Penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.
Sidang paripurna ini berlangsung di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung pada Selasa (5/8/2025).
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menekankan bahwa penyusunan dan penyampaian kedua rancangan ini merupakan bagian integral dari proses perencanaan anggaran yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Hal ini menunjukkan komitmen kuat antara Pemerintah Provinsi dan DPRD untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara transparan, tepat waktu, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” ujar Wakil Gubernur.
Komitmen fiskal tersebut berjalan beriringan dengan capaian ekonomi Lampung yang menunjukkan kemajuan positif.
Pada triwulan pertama tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai angka 5,47%, sebuah capaian pertumbuhan tertinggi di seluruh Pulau Sumatra.
Tidak hanya itu, upaya pengentasan kemiskinan juga mencatat progres signifikan.
Tingkat kemiskinan Provinsi Lampung per Maret 2025 tercatat sebesar 10,00%, yang merupakan penurunan sebesar 0,69 persen poin dari Maret 2024 (10,69%).
Angka penurunan ini menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan laju penurunan tingkat kemiskinan tertinggi kedua secara nasional, setelah Provinsi Gorontalo.
Selain itu, laju inflasi di Provinsi Lampung hingga bulan Juli 2025 terpantau stabil pada angka 2,63%.
Angka ini menunjukkan bahwa inflasi masih berada dalam rentang sasaran yang telah ditetapkan, yaitu antara 1,50% hingga 3,50%.
Kondisi inflasi yang terkendali ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Provinsi dalam pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan jasa yang berjalan efektif.
Terkait Rancangan KUA-PPAS tahun 2025 dan 2026, Wakil Gubernur Jihan menyatakan bahwa fokus utama Pemerintah Provinsi Lampung adalah menjaga stabilitas fiskal daerah, memperkuat pelayanan publik, serta terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat transformasi Lampung menuju visi Indonesia Emas 2045.
Wakil Gubernur Jihan berharap, proses pembahasan kedua rancangan anggaran ini dapat dilakukan secara sinergis dan komprehensif oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi.
“Kami berharap agar hasilnya benar-benar memberi manfaat optimal bagi seluruh masyarakat Lampung,” pungkas Jihan.
Pembahasan yang kolaboratif ini diharapkan akan menghasilkan kebijakan fiskal yang kokoh, menopang laju pembangunan, dan memberikan kesejahteraan maksimal bagi masyarakat.
Baca Juga: Dari Ladang ke Industri: Lanskap Ekonomi Lampung di Paruh Pertama 2025
