DASWATI.ID – Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmen kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi dan pembangunan.
Fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah mengendalikan laju inflasi yang bergejolak dan mempercepat realisasi program pembangunan perumahan, guna memastikan stabilitas harga pangan dan ketersediaan hunian layak bagi masyarakat.
Pengendalian Inflasi Menjadi Prioritas Utama
Upaya serius dalam mengendalikan inflasi daerah ditunjukkan melalui partisipasi aktif Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Bani Ispriyanto, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah ke-130 yang digelar secara virtual pada Senin (19/8/2025).
Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, ini menekankan pentingnya langkah strategis yang cepat untuk menekan inflasi di daerah.
Deputi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, memaparkan bahwa inflasi nasional pada Juli 2025 tercatat sebesar 2,37% (year on year), naik dari 1,87% pada Juni.
“Komoditas utama yang menjadi penyumbang inflasi terbesar adalah beras (0,15%), bawang merah (0,10%), tomat (0,08%), dan cabai rawit (0,08%),” ujar dia.
Beras menjadi perhatian khusus karena telah menyumbang inflasi selama tiga bulan berturut-turut dari Mei hingga Juli 2025, sehingga pemerintah daerah diminta mewaspadai tren kenaikannya.
Meski demikian, Lampung berhasil mencatatkan penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar -0,06% hingga 15 Agustus 2025, didorong oleh penurunan harga bawang putih, cabai rawit, dan cabai merah.
Namun, harga beras di Lampung masih menunjukkan tren kenaikan, dengan rata-rata beras medium mencapai Rp14.012 per kilogram (naik 1,15%) dan beras premium Rp15.435 (naik 0,82%).
Harga minyak goreng kemasan merek Minyakita juga masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) meskipun turun tipis 0,02%.
Fluktuasi harga komoditas lain juga terlihat; harga cabai rawit turun signifikan 16,76% pada minggu kedua Agustus, sedangkan bawang merah naik tajam 14,57%.
Kepala Divisi Perencanaan Pelayanan Publik Perum Bulog, Rini Andrida, melaporkan realisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) periode Juli-Desember 2025 mencapai 38,8 juta ton, dan penyaluran minyak goreng Minyakita telah mencapai 93% per 15 Agustus.
Tomsi Tohir menekankan agar distribusi beras SPHP lebih merata ke pasar tradisional karena harganya masih relatif tinggi.
Di samping itu, harga jagung juga berfluktuasi, meski Lampung adalah salah satu dari lima daerah dengan luas panen jagung terbesar nasional.
Meningkatkan Akses Hunian Layak Melalui Program Perumahan
Selain isu pangan, Pemerintah Provinsi Lampung juga menunjukkan kemajuan signifikan dalam program pembangunan perumahan.
Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dr. Imran, menyampaikan apresiasi atas pencapaian pemerintah daerah di Lampung yang berhasil menerbitkan 100% Perkada PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).
Secara spesifik, Kabupaten Lampung Selatan menduduki peringkat kedua nasional dalam penerbitan dokumen PBG di wilayah pesisir dengan 1.760 dokumen, sementara Kota Bandar Lampung menempati urutan ke-14 untuk wilayah perkotaan dengan 505 dokumen.
Dr. Imran juga memberikan beberapa rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pelayanan dan ketersediaan hunian layak. Rekomendasi tersebut meliputi:
- Memperkuat layanan pengaduan konsumen perumahan;
- Mengalokasikan bantuan rumah layak huni dalam APBD maupun APBDes;
- Membebaskan bea PBG dan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dengan berbagai upaya komprehensif ini, Provinsi Lampung terus bertekad untuk mengurai benang kompleksitas inflasi sekaligus menata pondasi hunian yang kokoh, demi tercapainya stabilitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.
Baca Juga: Potret Inflasi Lampung Juli 2025: Angka, Pemicu, dan Langkah Antisipasi
