DASWATI.ID – Seratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (23/2/2026) siang.
Mahasiswa menuntut reformasi menyeluruh di sektor pendidikan dan memberikan tenggat waktu 3×24 jam kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk menunjukkan langkah konkret.
Massa aksi yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Lampung tiba di lokasi sekitar pukul 11.25 WIB dengan pengawalan dari Polresta Bandar Lampung.
Baca Juga: Puasa Bukan Halangan: Aliansi Lampung Melawan Siap Kepung DPRD!
Menggunakan sepeda motor dan mobil komando, para mahasiswa menyampaikan orasi yang menyoroti berbagai persoalan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun lokal.
Isu-isu pendidikan diangkat dalam orasi seperti alokasi anggaran program makan bergizi gratis (MBG) dalam APBN pendidikan yang dinilai berdampak pada anggaran lainnya, hingga masalah kesejahteraan guru honorer yang masih terabaikan.
Selain itu, massa juga menyoroti dugaan kekerasan aparat di Kota Tual yang menewaskan seorang anak berprestasi, serta isu lokal terkait legalitas operasional SMA Siger Bandar Lampung.
Pendidikan Sebagai Jantung Pembangunan
Ketua BEM Universitas Lampung, Aditiya Putra Bayu, selaku koordinator Aliansi Lampung Melawan menegaskan bahwa sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Ia menilai kebijakan saat ini belum sepenuhnya berpihak pada pembangunan sumber daya manusia yang fundamental.
“Pendidikan bukan sekadar poros, melainkan jantung pembangunan bangsa. Namun, kami menilai prioritas nasional saat ini belum sepenuhnya berpihak pada sektor ini. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah daerah maupun pusat untuk memberikan atensi khusus,” tegasnya dalam orasi.
Enam Tuntutan Strategis dan Ultimatum
Dalam aksi tersebut, Aliansi Lampung Melawan membawa enam poin tuntutan utama yang ditujukan kepada pemangku kebijakan, antara lain:
1. Menetapkan pendidikan sebagai prioritas utama agenda negara.
2. Mewujudkan pendidikan gratis tanpa syarat dan tanpa diskriminasi.
3. Meningkatkan anggaran pendidikan secara signifikan, riil, dan transparan.
4. Meningkatkan kesejahteraan guru honorer.
5. Merelokasi siswa SMA Siger Bandar Lampung ke sekolah formal yang legal dengan jaminan beasiswa penuh.
6. Mendorong regulasi pajak progresif khusus untuk anggaran pendidikan.
Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal aspirasi ini secara konsisten. Mereka menuntut respon nyata dari Pemerintah Provinsi dan DPRD Lampung dalam waktu maksimal tiga hari ke depan sebagai bukti keberpihakan terhadap masa depan pendidikan di Lampung.
Baca Juga: Giri Akbar Komitmen Kawal Aspirasi Aliansi Lampung Melawan
