DASWATI.ID – Sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam kelompok Cipayung menggelar serangkaian kegiatan di Tugu Adipura Bandar Lampung pada Rabu (3/9/2025).
Kegiatan yang berlangsung sejak siang hingga malam hari yakni pengumpulan donasi, seribu lilin, doa bersama, dan diskusi publik, mendapatkan pengawalan dari TNI/Polri.
Aksi damai ini diselenggarakan sebagai bentuk belasungkawa terhadap korban demonstrasi sebelumnya, sekaligus komitmen untuk memperjuangkan demokrasi Indonesia yang lebih baik.
Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Bandar Lampung, M. Fikri Arfandi, mengatakan acara ini dihadiri oleh seluruh OKP Cipayung, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI).
“Kegiatan ini khusus diselenggarakan untuk OKP Cipayung tanpa melibatkan elemen masyarakat umum,” ujar dia kepada Daswati.id.
Fikri menjelaskan bahwa acara tersebut memiliki dua esensi utama.
Pertama, memanjatkan doa untuk para pejuang demokrasi yang menjadi korban demonstrasi kemarin, dengan harapan mereka diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
Diketahui, setidaknya sepuluh orang kehilangan nyawa pada gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu di berbagai daerah di Indonesia.
“Kami mendoakan para pejuang-pejuang demokrasi korban demonstrasi kemarin. Semoga mereka diterima di surganya,” kata Fikri.
Esensi kedua, menyelenggarakan diskusi publik bertema “Indonesia Darurat Demokrasi” untuk membahas kondisi demokrasi saat ini dan arahnya ke depan.
“Diskusi ini melibatkan pimpinan OKP Cipayung tingkat kota dan provinsi guna merumuskan kontribusi nyata bagi kemajuan demokrasi di Indonesia,” tambah Fikri.
Selain doa dan diskusi, OKP Cipayung juga mengadakan “Gerakan Seribu Lilin” sebagai bagian dari acara malam itu.
Sebelumnya, pada siang hari, telah dilaksanakan penggalangan donasi terbuka untuk mendukung para korban aksi demonstrasi.
Fokus diskusi malam itu menyoroti “Krisis Demokrasi di Indonesia”, khususnya dalam proses pengambilan kebijakan di lembaga DPR.
Menurut Fikri, kebijakan yang dihasilkan DPR saat ini cenderung tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat, bahkan kerap kali merugikan, merendahkan, dan menindas rakyat.
“Hal ini menjadi bukti nyata bahwa demokrasi di Indonesia belum berjalan dengan baik,” tegas dia.
Kegiatan ini merupakan wujud belasungkawa OKP Cipayung terhadap para korban aksi unjuk rasa, sekaligus bentuk komitmen untuk terus mendampingi dan memperjuangkan tuntutan-tuntutan yang telah diajukan dalam demonstrasi sebelumnya hingga dapat terwujud.
“OKP Cipayung berharap demokrasi Indonesia ke depan dapat berjalan lebih baik, dan siap berkontribusi untuk mewujudkan hal tersebut,” pungkas Fikri.
Sebelumnya, Senin (1/9/2025), ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Lampung bersama elemen masyarakat dan pengemudi ojek daring yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Lampung.
Aksi ini, menurut Aliansi Lampung Melawan, merupakan bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa.
Mereka mengkritik arah ekonomi politik negara yang “menghamba pada kepentingan Modal,” sehingga kebijakan yang lahir di bawah “Rezim Fasis Prabowo-Gibran” semakin jauh dari kepentingan rakyat.
Kebijakan tersebut dituding menyebabkan ketimpangan sosial karena “menggelarkan karpet merah kepada kepentingan Modal yang bersifat Kapitalistik,” serta merupakan konsekuensi logis dari model pembangunan yang bertumbuh pada liberalisasi ekonomi, eksploitasi sumber daya, dan akumulasi kapital oleh segelintir elite.
Aliansi Lampung Melawan menyoroti peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya menjadi representasi masyarakat, namun justru menerbitkan kebijakan yang menimbulkan amarah, seperti pengesahan RUU TNI, RKUHAP Pidana, RUU Polri, Omnibus-LAW, kenaikan pajak, efisiensi dana pendidikan, liberalisasi pendidikan, perampasan lahan, kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga ribuan persen, dan puncak kemarahan masyarakat yaitu naiknya tunjangan DPR yang “tidak masuk akal”.
Baca Juga: Demo Aliansi Lampung Melawan Tuai Pujian: Aksi Kondusif dengan Ribuan Massa
