DASWATI.ID – Presiden Prabowo Subianto memacu transformasi ekonomi berbasis Pancasila dengan memperkuat hilirisasi dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan kemandirian bangsa.
DALAM ARTIKEL:
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa tugas sejarah bangsa saat ini adalah melakukan transformasi ekonomi nasional agar sungguh-sungguh berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.
Dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81 di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6/2026), Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk berani mengubah haluan ekonomi dari sekadar penonton menjadi pelaku utama di atas kekayaan alam sendiri.
Pancasila, menurut Presiden, bukan sekadar dokumen sejarah atau slogan upacara, melainkan pedoman hidup dalam membangun sistem ekonomi.
“Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita,” ujar Presiden Prabowo di hadapan peserta upacara.
Keadilan dan Kemakmuran Rakyat
Presiden menyoroti tantangan besar berupa ketimpangan ekonomi yang masih dirasakan meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa.
Ia mengakui bahwa selama beberapa dasawarsa, nilai tambah dari kekayaan alam Indonesia lebih banyak dinikmati di luar negeri.
“Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri,” tegas Prabowo.
Oleh karena itu, transformasi ekonomi Pancasila diarahkan pada pengelolaan kekayaan alam secara bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat dan generasi mendatang.
Ekonomi Pancasila harus bersifat religius, manusiawi, dan memperkuat persatuan nasional.
Pembangunan tidak boleh hanya mengejar angka statistik, tetapi harus membawa kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat yang paling lemah.
“Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar,” kata Presiden menekankan sisi humanis dari visinya.
Hilirisasi dan Kemandirian Ekonomi
Sebagai langkah konkret, pemerintah memperkuat strategi hilirisasi industri untuk memastikan kekayaan mineral seperti nikel, tembaga, dan timah memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.
Kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu ditetapkan untuk menjaga kepentingan nasional agar keuntungan tidak terus mengalir ke luar negeri.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya prinsip “berdikari” atau berdiri di atas kaki sendiri sesuai ajaran Bung Karno. Menurutnya, kedaulatan ekonomi adalah intisari dari negara yang merdeka.
“Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain. Karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita,” tegas Prabowo.
Memperkuat Ekonomi Desa
Dalam rancang bangun ekonomi Pancasila, Presiden merujuk pada Pasal 33 UUD NRI 1945 yang mengamanatkan perekonomian sebagai usaha bersama berasaskan kekeluargaan.
Ia mendorong penguatan koperasi sebagai alat untuk mengangkat rakyat dari kemiskinan serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan. Bukan sekadar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan,” ujar Presiden.
Menutup pidatonya, Presiden Prabowo menyadari bahwa transformasi besar ini akan menghadapi tantangan, terutama dari kelompok yang diuntungkan oleh praktik ilegal dan korupsi.
Namun, ia optimis bahwa dengan menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang ekonomi, Indonesia akan tumbuh menjadi bangsa yang kuat, makmur, dan dihormati dunia karena keadilannya.
