DASWATI.ID – Pemerintah Desa Penyandingan, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), bekerja sama dengan Universitas Baturaja, menyelenggarakan kegiatan “Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Berbasis Teknologi Informasi” di Balai Desa Penyandingan.
Inisiatif ini menandai langkah maju desa dalam mengintegrasikan teknologi guna meningkatkan efektivitas tata kelola yang selaras dengan era digital.
Kegiatan ini turut diwarnai dengan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang menjadi fondasi sinergi jangka panjang antara akademisi dan pemerintah desa.
Acara pendampingan diawali dengan sambutan dari Kepala Desa Penyandingan, Idris, yang menekankan pentingnya keberanian desa dalam melakukan inovasi, khususnya dalam aspek peraturan.
“Teknologi informasi harus diposisikan sebagai alat pendukung yang memudahkan masyarakat memahami kebijakan desa,” kata dia.
Apresiasi juga disampaikan Idris kepada mahasiswa KKN Universitas Baturaja yang telah memprakarsai kegiatan ini.
Hadir sebagai narasumber utama dalam kegiatan yakni Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P., M.I.P. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja, didampingi Sekretaris dan Staf Program Studi.
Dalam pemaparannya, Yahnu menyoroti urgensi pendekatan penyusunan Perdes yang terbuka, fleksibel, serta mengintegrasikan penggunaan teknologi informasi dari tahap identifikasi masalah, penyusunan draf, hingga publikasi secara daring.
Ia juga mengingatkan pentingnya penyimpanan dan aksesibilitas dokumen hukum desa secara rapi dan digital.
Kegiatan ini merupakan inisiatif dari salah satu mahasiswa KKN Unbara Tahun 2025, sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan desa.
Acara ini dihadiri oleh beragam pemangku kepentingan, termasuk Sekretaris Desa, perangkat desa, Ketua dan Anggota BPD, tokoh masyarakat, serta mahasiswa KKN Universitas Baturaja.
Pada momen yang sama, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja dan Pemerintah Desa Penyandingan secara resmi menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama.
Kolaborasi ini berorientasi pada penguatan kapasitas masyarakat dan tata kelola pemerintahan desa melalui pendidikan, riset, pengabdian masyarakat, hingga pengembangan sumber daya manusia (SDM) desa.
Kesepakatan ini menjadi fondasi kerja sama jangka panjang dalam pengembangan desa, dan membuktikan bahwa sinergi antara akademisi dan pemerintah desa dapat menghasilkan ruang belajar bersama sekaligus solusi nyata terhadap kebutuhan lokal.
Meskipun diakui masih terdapat tantangan seperti keterbatasan SDM dan dukungan infrastruktur digital, semangat peserta untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas pengelolaan desa sangat terasa.
Diskusi ditutup dengan kesepakatan untuk melanjutkan proses ini melalui pelatihan lanjutan serta penyusunan Perdes digital yang aplikatif dan relevan.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi lintas sektor antara desa, masyarakat, dan perguruan tinggi mampu mendorong perubahan nyata menuju tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, modern, dan adaptif terhadap zaman.
Baca Juga: Kuliah Tamu Ilmu Pemerintahan Unbara: Inovasi, Akuntabilitas, Kebijakan
