DASWATI.ID – Program 100 hari kerja di tahun pertama kepala daerah yang baru saja dilantik diharapkan fokus pada layanan publik.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) 2024-2027, Darmawan Purba, menegaskan bahwa implementasi kebijakan dalam 100 hari kerja secara administratif tidaklah mudah.
Namun, 100 hari pertama kerja kepala daerah yang baru dilantik dapat dimaknai sebagai periode awal untuk merancang program-program strategis yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan.
Dalam pernyataannya, Darmawan menyebutkan bahwa pada masa transisi ini, kepala daerah perlu fokus pada adaptasi internal, identifikasi persoalan, dan penataan birokrasi.
“Dalam konteks layanan publik, minimal difokuskan pada layanan dasar yang bersentuhan langsung dengan sektor ekonomi,” ujar dia saat dihubungi dari Bandar Lampung, Kamis (20/2/2025).
Meskipun persoalan infrastruktur menjadi hal utama, Darmawan mengakui bahwa dalam waktu 100 hari, realisasi pembangunan infrastruktur sulit dicapai.
Akademisi Universitas Lampung ini juga menekankan pentingnya pembentukan tim kerja yang solid, yang dapat terdiri dari tim sukses, kelompok masyarakat sipil, tokoh masyarakat, dan akademisi.
Tim ini berperan sebagai wadah bertukar pikiran bagi kepala daerah dalam mengadaptasi visi misi menjadi rencana pembangunan daerah.
“Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kepala daerah dalam 100 hari pertama harus diimbangi dengan komunikasi publik yang jelas bahwa janji politik itu untuk lima tahun, bukan 100 hari,” lanjut Darmawan.
Momen Penting dalam 100 Hari Pertama
Seratus hari pertama masa jabatan kepala daerah sering dianggap sebagai periode krusial yang menentukan arah kepemimpinan kedepannya.
“Masyarakat menaruh harapan besar terhadap kinerja dan kebijakan yang akan diimplementasikan,” kata Darmawan.
Pada masa transisi ini, jelas dia, kepala daerah diharapkan dapat menunjukkan komitmennya dalam menjalankan program-program prioritas yang telah dijanjikan selama kampanye.
Menurut Darmawan, kepala daerah dapat melakukan beberapa langkah strategis yang biasanya dilakukan dalam 100 hari pertama, di antaranya:
1. Menyusun Tim Kerja yang Solid
Kepala daerah perlu membentuk tim kerja yang kompeten dan dapat dipercaya. Tim ini akan menjadi ujung tombak dalam menjalankan berbagai program dan kebijakan.
2. Mengidentifikasi Masalah Mendesak
Dalam waktu singkat, kepala daerah harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah mendesak yang perlu segera ditangani, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, atau masalah ekonomi.
3. Membangun Komunikasi dengan Masyarakat
Transparansi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat adalah kunci keberhasilan. Kepala daerah perlu aktif mendengarkan aspirasi rakyat dan memberikan laporan progres secara berkala.
4. Menjalankan Program Prioritas
Program-program prioritas yang telah dijanjikan selama kampanye harus segera diimplementasikan.
Hal ini akan menjadi bukti nyata bagi masyarakat bahwa kepala daerah serius dalam menjalankan tugasnya.
Meskipun seratus hari pertama dianggap sebagai momen penting, kepala daerah juga menghadapi berbagai tantangan.
“Masyarakat seringkali memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kepala daerah baru. Mereka berharap perubahan signifikan dapat segera terlihat, padahal proses birokrasi dan implementasi kebijakan membutuhkan waktu,” ujar Darmawan.
Ia memandang kepala daerah harus mampu menavigasi dinamika politik lokal, termasuk menjalin hubungan harmonis dengan DPRD dan kelompok-kelompok kepentingan.
Darmawan menegaskan bahwa kepala daerah perlu secara simbolik menampilkan kebijakan-kebijakan yang menjawab persoalan publik dalam jangka pendek, seperti masalah ekonomi dan sosial.
“Meskipun secara kuantitas dan kualitas tidak besar, kebijakan tersebut dapat menggambarkan harapan publik,” pungkas dia.
Baca Juga: Prabowo Subianto Tegaskan Kepala Daerah adalah Pelayan Rakyat
