DASWATI.ID – TNI telah memetakan 15 provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi saat pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang.
Pemetaan kerawanan ini dilakukan oleh Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memaparkan belasan provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi itu saat rapat kerja dengan Komisi I DPR.
“Bais TNI Secara khusus telah membuat indeks kerawanan pada Pilkada serentak Tahun 2024. Berdasarkan perkembangan situasi yang terjadi akhir-akhir ini secara singkat dapat saya sampaikan bahwa terdapat 15 provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi,” kata Agus dalam pemaparannya, Kamis (21/3/2024).
Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI dihadiri KASAD, KASAL dan KASAU.
Agenda rapat terkait Kesiapan TNI dalam Mendukung Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024.
Adapun kelimabelas provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi di Pilkada 2024 yakni Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara.
Kemudian Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
Agus menjelaskan tiap provinsi itu memiliki jenis kerawanan yang berbeda. Mulai dari potensi konflik isu SARA ataupun bentrok antar pendukung fanatik.
Dia memberi contoh di Jakarta yang rawan atas potensi pertarungan elite parpol tingkat nasional dan residu Pemilu 2024 yang belum selesai.
Di Jawa Barat sebagai provinsi dengan DPT terbanyak dan rawan akan konflik antarpaslon petahana dan nonpetahana.
“Maluku dan Maluku Utara. Kelompok radikal, daerah kepulauan dan SDM,” ujar Agus.
Selain 15 provinsi dengan indeks kerawanan tinggi, TNI juga memetakan 6 provinsi dengan indeks kerawanan sedang meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.
Pada saat yang sama, Agus menyampaikan TNI menyiapkan 133.416 personel untuk pengamanan Pilkada 2024 nanti.
Seluruh personel tersebut akan disebar di seluruh wilayah di Indonesia.
Baca Juga: Rekrutmen Pengawas Ad Hoc Pilkada Dijadwalkan April 2024
