Netralitas Nahdlatul Ulama Bak ASN di Pemilu 2024

oleh
Netralitas Nahdlatul Ulama Bak ASN di Pemilu 2024
Ketua Tanfidziyah PWNU Lampung 2023–2028, H Puji Raharjo. Foto: Josua Napitupulu

DASWATI.ID – Netralitas Nahdlatul Ulama bak ASN (Aparatur Sipil Negara) di Pemilu Serentak Tahun 2024.

Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung 2023–2028, H Puji Raharjo, menegaskan NU sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan tidak berpolitik praktis.

“Kontestasi politik itu kontestasi antarpartai politik sementara NU adalah ormas keagamaan. Ini yang harus kita pahami bersama,” ujar Puji di Bandarlampung, Jumat (8/9/2023).

Puji melihat suara nahdliyin selalu menjadi primadona dalam agenda politik lima tahunan mengingat jumlah nahdliyin yang sangat signifikan di Indonesia.

“Keberadaan NU tidak hanya sebagai ormas keagamaan, tetapi juga sebagai wadah sosial yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, sosial, hingga budaya,” jelas dia.

Namun sebagai organisasi keagamaan, lanjut Puji, NU lebih fokus pada pembinaan umat dan pemberdayaan masyarakat daripada berkecimpung langsung dalam dunia politik.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung ini mengibaratkan netralitas Nahdlatul Ulama bak ASN pada Pemilu 2024.

“Oleh karena itu, NU tidak memiliki agenda untuk mencalonkan atau mendukung calon tertentu dalam pemilihan umum,” tegas Puji.

PBNU melarang penggunaan lambang atau simbol NU untuk kepentingan pribadi demi menjaga netralitas Nahdlatul Ulama.

Puji Raharjo mengatakan PWNU Lampung tegak lurus dengan kebijakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut.

Bahkan PWNU Lampung telah menginstruksikan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di kabupaten/kota untuk mendengarkan dan menaati (sami’na wa atho’na) keputusan PBNU.

“Instruksinya PWNU Lampung garis lurus dengan PBNU, sami’na wa atho’na, bahwa NU berdiri di atas semuanya,” jelas Puji.

Sehingga nahdliyin bisa menyalurkan aspirasi politiknya di partai manapun dengan membawa misi besar NU berdasarkan prinsip dasar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD NRI 1945.

“Politik Nahdlatul Ulama itu politik kebangsaan. Keselamatan bangsa dan masa depan bangsa itu yang paling utama di atas segalanya,” kata Puji.

Ia pun berharap pemimpin yang terpilih nantinya benar-benar mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan persatuan.

Baca Juga: Hari Literasi Nasional 2023 Momen Lestarikan Bahasa Lampung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *