DASWATI.ID – Relawan Ganjar Pranowo, Ganjarist Lampung ingatkan netralitas aparatur negara pada Pemilu 2024.
“Aparatur negara wajib bersikap netral,” tegas Koordinator Relawan Ganjarist Lampung, Achmad Huzairin, dalam keterangannya di Bandarlampung, Minggu (12/11/2023) malam.
Pernyataan tegas itu disampaikan Relawan Ganjarist Lampung menyikapi isu keterlibatan aparatur negara sebagai tim pemenangan pemilu di beberapa daerah di Indonesia sebagaimana disampaikan Juru Bicara TPN (Tim Pemenangan Nasional) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono.
Dugaan ketidaknetralan aparatur negara itu di antaranya penurunan baliho dan banner Ganjar-Mahfud, dan pemasangan alat peraga kampanye pasangan Prabowo-Gibran sebelum masa kampanye pemilu dimulai 28 November 2023 mendatang.
Baca Juga: Bawaslu Lampung Pawai Pemilu Damai Keliling Tiga Kecamatan
Menurut Achmad Huzairin, hal tersebut membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
“Tindakan ini jelas mencederai pesta demokrasi dan kami berharap itu tidak terjadi di Provinsi Lampung,” kata dia.
Ia mengatakan aparatur negara adalah bagian dari penyelenggara pemilu yang diharapkan menjadi wasit, maka wajib bersikap netral, tidak boleh memihak kepada salah satu peserta pemilu.
“Wasit yang tidak netral akan merusak demokrasi dan mencederai rasa keadilan masyarakat,” ujar Achmad.
Pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang rusak, lanjut dia, akan kehilangan legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat.
“Kondisi ini jelas tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia ke depan yang sedang menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata dia.
Baca Juga: ASN Harus Bebas dari Intervensi Partai Politik
Ganjarist Lampung dorong Bawaslu dan pihak terkait melakukan monitoring dan evaluasi.
Relawan Ganjarist Lampung ingatkan netralitas aparatur negara.
Ketua Ganjarist Provinsi Lampung Agus Firmansyah mendorong Bawaslu, Polri, Menkopolhukam, DPR, dan Kompolnas melakukan monitoring dan evaluasi serta koreksi terhadap perangkat negara yang tidak netral.
“Memperingatkan aparat negara dan ASN agar bersikap netral dalam proses tahapan penyelenggaraan pesta demokrasi 2024 mendatang,” ujar dia.
Terpisah, Ketua Forum Bersama Relawan Ganjar-Mahfud Provinsi Lampung, Didi Indra, berharap Pemilu 2024 terselenggara secara damai dan kondusif.
Menurut dia, situasi kamtibmas pada perhelatan Pilpres dan Pileg 2024 akan berdampak pada kondisi perekonomian yang baru pulih dan bangkit setelah pandemi Covid-19.
“Tolong jangan rusak situasi dan kondisi ekonomi yang sudah mulai membaik ini dengan tindakan yang dapat membuat munculnya konflik yang memanas di masyarakat, kasihan rakyat yang baru sembuh dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19,” kata Didi.
Ketua Harian PHRI (Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia) Provinsi Lampung ini meminta aparatur negara dan penyelenggara pemilu menjadi wasit yang netral dan adil.
Didi juga menaruhkan harapan agar seluruh tim sukses pemenangan pasangan capres-cawapres tidak melakukan kecurangan.
“Malu kita pada rakyat, berdosa kita pada masyarakat Indonesia, jika demi kekuasaan kita harus melakukan cara-cara kotor itu. Berkompetisilah dengan sehat, sampaikan gagasan, visi misi capres-cawapres kepada rakyat, selebihnya biarkan rakyat yang akan memilih,” ujar dia.
Baca Juga: Tokoh Nasional Lintas Agama Khawatir Legitimasi Pemilu 2024
