DASWATI.ID – Lampung Democracy Studies (LDS) menilai para calon kepala daerah (kada) yang mengikuti penjaringan irit bicara gagasan membangun Provinsi Lampung.
“Dalam beberapa pekan terakhir ramai sejumlah tokoh berburu tiket dari partai politik sebagai modal maju menjadi kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan LDS Yan Barusal, Selasa (14/2/2024) malam.
Padahal, lanjut dia, Sai Bumi Ruwa Jurai masih sarat permasalahan di berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, kebudayaan, lingkungan, dan lain-lain.
“Permasalahan ini harus menjadi atensi serius, baik oleh partai politik yang mengusung calon, maupun sosok calon kada yang ingin berkontestasi,” kata Yan.
Dia berharap proses penjaringan dan penyaringan yang dilakukan partai politik mampu menghadirkan calon pemimpin yang dapat memberikan solusi.
“Komitmen memperbaiki permasalahan Lampung tidak bisa diwujudkan apabila partai pengusung tidak memiliki proses seleksi yang konkrit terhadap bakal calon kada,” ujar Yan.
Ia menambahkan kontestasi politik masih bergantung pada dukungan partai atau yang lebih dikenal dengan sistem threshold.
“Karena itu, partai politik dalam mengusung calon kada haruslah terbuka dan memiliki standar yang jelas. Bukan mengusung calon karena melihat elektabilitas individu semata, apalagi akibat mahar politik yang disokong korporasi,” jelas dia.
Sokongan korporasi terhadap calon kada dalam pilkada berdampak buruk bagi kehidupan demokrasi di Lampung.
Selain melanggengkan politik uang, pemimpin yang terpilih berkat sokongan korporasi akan melakukan politik balas budi lewat kebijakan yang menguntungkan korporasi daripada masyarakat.
“KPU dan Bawaslu Lampung harus optimal melakukan pendidikan politik agar masyarakat memiliki kesadaran politik dalam memilih pemimpin,” kata Yan.
Baca Juga: Pilkada Serentak 2024 di Lampung Tanpa Calon Perseorangan
