DASWATI.ID – Bawaslu Lampung hadapi kendala awasi distribusi logistik Pilkada 2024.
Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Lampung Imam Bukhori mengaku Bawaslu sulit memaksimalkan pengawasan pada tahapan Distribusi Logistik.
“KPU kurang memberikan informasi yang jelas terkait waktu kedatangan logistik di gudang KPU Kabupaten/Kota sehingga membuat Tim Pengawas tiba belakangan, serta terbatasnya akses Sistem Informasi Logistik (Silog) dari KPU yang masih terbatas sebagai viewer,” ujar Imam dalam keterangannya, Rabu (20/11/2024).
Ia menyampaikan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung terhadap distribusi logistik oleh KPU masih ditemukan kekurangan.
“Untuk pendistribusian logistik Tahap 1 ditemukan kekurangan beberapa jenis logistik,” kata Imam.
Kekurangan logistik Tahap 1 itu di antaranya Kotak Suara (15) unit; Bilik Suara (50) unit; Segel (116.286) keping.
Serta terdapat logistik yang sama sekali belum dikirim yaitu Sampul Kubus (82.313) pcs; Formulir ukuran Plano (39.831) lembar; dan DPC ½ Plano (13.277) lembar.
“Sementara untuk logistik Tahap 2 yaitu Surat Suara, dan Alat Bantu Tunanetra (ABTN) telah didistribusikan semua dengan jumlah lengkap sesuai kebutuhan,” ujar Imam.
Namun, lanjut Imam, terdapat kerusakan Surat Suara sebanyak 723 lembar dan terdapat kekurangan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Lampung dengan total sebanyak 34.311 lembar pada tahap sortir dan pelipatan surat suara.
Sedangkan kekurangan logistik berupa Sampul Kubus, Formulir Plano dan DPC ½ Plano, Surat Suara Pilgub, telah didistribusikan kembali ke gudang KPU Kabupaten/Kota pada 10-18 November 2024 dengan jumlah sesuai kebutuhan.
TPS Rawan distribusi logistik Pilkada 2024.
Imam menyampaikan hasil pengawasan jajarannya juga menemukan terdapat titik-titik rawan yang menjadi kendala pada tahapan Distribusi Logistik ke TPS.
“Titik-titik rawan pendistribusian logistik pilkada ini tersebar di 286 TPS pada 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung,” kata dia.
Adapun titik-titik rawan distribusi logistik pilkada ke TPS berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 lalu:
- TPS yang memiliki riwayat logistik mengalami kerusakan sebanyak 52 unit;
- TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia suara sebanyak 64 unit;
- TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik di TPS (maksimal H-1) sebanyak 10 unit;
- TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca) sebanyak 126 unit;
- TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (banjir, tanah longsor, gempa) sebanyak 34 unit.
“Pemetaan TPS rawan logistik ini menjadi bahan bagi kami, KPU, pasangan calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau pemilihan, media dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama memitigasi agar pemungutan suara berjalan lancar secara demokratis tanpa ada gangguan dari pihak lain,” harap Imam.
Bawaslu Lampung hadapi kendala awasi distribusi logistik Pilkada 2024.
Oleh karena itu, jelas Imam, Bawaslu Provinsi Lampung dan Bawaslu 15 Kabupaten/Kota sesuai tugas dan kewenangan akan memastikan pemenuhan logistik Pemilihan.
“Bawaslu telah menyiapkan strategi pencegahan agar logistik pilkada terdistribusi secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, tepat biaya, serta efektif dan efisien,” kata dia.
Strategi pencegahan tersebut yakni melakukan pengawalan dan pengawasan distribusi logistik untuk memastikan logistik pemilihan sampai tepat waktu dan tepat jumlah sesuai kebutuhan.
Bawaslu melakukan patroli pengawasan di seluruh wilayah TPS rawan, dan menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun online.
“Kemudian Bawaslu berkolaborasi dengan pemantau pemilihan, penggiat pemilu, serta organisasi masyarakat,” pungkas Imam.
Baca Juga: TPS Rawan di Bandarlampung, dari Penggunaan Hak Pilih hingga Lokasi
