DASWATI.ID – Sejumlah pendemo yang berunjuk rasa menuntut solusi konkret mengatasi banjir menggelar aksi tutup mulut di depan Kantor Pemkot Bandar Lampung, Selasa (29/4/2025).
Pendemo melakukan aksi tutup mulut dengan lakban sebagai simbol keheningan yang dipaksakan, menggambarkan bagaimana suara rakyat seolah dibungkam oleh wali kota yang dianggap antikritik dan antidemokrasi.
“Aksi diam tutup mulut dengan lakban sebagai simbol wali kota antikritik dan antidemokrasi,” ujar Kristin salah satu peserta aksi.
Baca Juga: Banjir Bandar Lampung: Masyarakat Panjang Dukung Eva Dwiana
Di tengah pengawalan ketat aparat kepolisian, mereka juga mengumpulkan donasi dari pengguna jalan yang melintas sebagai bentuk solidaritas masyarakat yang peduli sesama dan berharap perubahan nyata dari wali kota.
Aksi tutup mulut dan pengumpulan donasi di depan Kantor Pemkot Bandar Lampung merupakan aksi lanjutan dari unjuk rasa sebelumnya yang telah berlangsung empat kali sejak Rabu, 23 April 2025.
Tuntut Solusi Konkret Banjir Bandar Lampung
Koordinator aksi, Wahyu, menyesalkan sikap Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana yang enggan berdialog secara terbuka dengan masyarakat terkait penanganan banjir.
Padahal, aksi telah berlangsung selama empat hari di depan Kantor Wali Kota, namun Eva tak kunjung menemui massa.
“Banyak narasi bilang wali kota mau berdialog, tapi kenyataannya empat hari kami aksi, dia tidak mau menemui kami,” tutur Wahyu pada Senin (28/4/2025).
Menurutnya, hal ini menunjukkan sikap pemerintah kota yang antikritik.
“Sebagai pejabat publik, mestinya dia mendengarkan aspirasi masyarakat,” ujar dia.
Sebelumnya, utusan wali kota menawarkan dialog tertutup di ruang kerja. Namun, massa menolak dan bersikeras agar dialog dilakukan di halaman kantor, sehingga dapat disaksikan publik.
“Kami menolak diskusi di ruang ber-AC. Kami ingin dialog terbuka, disaksikan seluruh warga,” tegas Wahyu.
Ia juga menyatakan aksi akan terus berlanjut hingga wali kota memberikan solusi nyata.
“Banjir di Bandar Lampung semakin parah. Tahun 2019, sekitar 2.000 rumah terdampak. Tahun 2025, lebih dari 14 ribu rumah terendam, bahkan delapan nyawa melayang,” ungkap Wahyu.
Tuntutan Massa: Grand Design Penanganan Banjir
Massa aksi mendesak Wali Kota segera menyusun Grand Design penanganan banjir yang holistik, melibatkan akademisi dan pakar.
Proses perencanaan ini, menurut mereka, harus melibatkan partisipasi bermakna dari warga terdampak di berbagai kecamatan.
Selain itu, mereka menuntut pemenuhan hak korban banjir secara berkeadilan, tidak hanya bantuan bahan pokok, tetapi juga pemulihan ekonomi dan sosial.
Reformasi tata ruang berorientasi kepentingan rakyat juga menjadi tuntutan utama, termasuk sanksi tegas bagi perusak lingkungan yang memperparah banjir.
Pembenahan tata kelola sampah dari hulu ke hilir juga dinilai krusial.
Terakhir, massa mendesak penghentian segala bentuk represifitas, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap aspirasi masyarakat.
“Kebebasan berekspresi dan demokrasi harus dijaga,” tegas Wahyu.
Banjir di Bandar Lampung bukanlah hal baru, namun intensitasnya kian meningkat.
Data menunjukkan, dalam enam tahun terakhir, jumlah rumah terdampak melonjak dari 2.000 menjadi lebih dari 14.000. Bahkan, banjir terakhir merenggut delapan nyawa.
Masyarakat menilai pembangunan infrastruktur tidak seimbang dengan daya dukung lingkungan. Pembangunan permukiman dan minimnya resapan air memperburuk kondisi.
Wahyu menegaskan aksi akan terus diperluas jika tuntutan tidak direspons.
“Kami tidak akan berhenti sampai ada solusi nyata,” pungkas dia.
Masyarakat berharap pemerintah tidak lagi abai dan segera bertindak sebelum lebih banyak korban berjatuhan.
Baca Juga: Banjir Bandar Lampung: Warga Apresiasi Respons Cepat Pemkot, Mahasiswa Tuntut Solusi
