DASWATI.ID – Menteri Sosial Saifullah Yusuf, didampingi Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam meninjau kesiapan program Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung, salah satu provinsi percontohan untuk peluncuran program ini pada 2025, Senin (12/5/2025).
Kunjungan dilakukan di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Lampung Selatan, yang akan menjadi lokasi sementara Sekolah Rakyat sebelum gedung permanen di Kota Baru selesai dibangun.
Saifullah Yusuf, akrab disapa Gus Ipul, memeriksa fasilitas seperti asrama dan ruang kelas di BPSDM, serta bertemu empat calon siswa Sekolah Rakyat: Rizki Mubarok dan Husnul Mubarok Arafah (SMPN 44 Bandar Lampung), Diana Hanoveria (kelas VIII), dan Alif Viya Wulandari (kelas VII).
Program ini menargetkan anak-anak dari keluarga miskin dan ekstrem miskin yang terdata dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori Desil 1, guna memastikan akses pendidikan yang setara.
“Sekolah Rakyat menjawab isu kemiskinan dan pendidikan. Kami memastikan sarana prasarana siap dan program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Saifullah.
Ia menjelaskan, Kementerian Sosial mengusulkan lokasi, sementara Kementerian Pekerjaan Umum akan menilai kelayakan dan merencanakan renovasi.
Jihan Nurlela menyatakan dukungan penuh Pemprov Lampung, menyiapkan 4 rombongan belajar untuk 100 siswa SMA pada gelombang pertama, dengan biaya ditanggung APBN sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
“BPSDM akan digunakan sementara sambil menunggu gedung di Kota Baru selesai,” kata Jihan.
Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam akan mengawal program Sekolah Rakyat di Lampung, berharap memutus rantai kemiskinan dan memastikan tidak ada anak miskin ekstrem yang putus sekolah.
Program Sekolah Rakyat, bertema “Negara Hadir untuk Memuliakan Orang Miskin,” diharapkan memberi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin di Lampung untuk memperbaiki masa depan dan perekonomian keluarga mereka.
Baca Juga: Kemensos dan BPS Ground Check Akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
