DASWATI.ID – Presiden RI Prabowo Subianto hari ini menyampaikan pidato pengantar Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa arsitektur APBN 2026 adalah implementasi dari visi dan misinya bersama Wakil Presiden, yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.
APBN pertama yang dirumuskan oleh Presiden Prabowo ini dirancang dengan tekad kuat untuk menekan defisit dan menghilangkan segala bentuk kebocoran anggaran.
Defisit yang Ditekan dan Cita-cita APBN Nirkebocoran
Presiden mengungkapkan bahwa defisit APBN 2026 dirancang sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen PDB, ditopang oleh pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan.
Pemerintah berkomitmen untuk terus melaksanakan efisiensi guna menekan defisit ini sekecil mungkin.
Bahkan, Presiden menyatakan cita-citanya untuk dapat berdiri di hadapan Majelis pada tahun 2027 atau 2028 untuk menyampaikan bahwa Indonesia berhasil memiliki APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali.
Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah bertekad menghilangkan kebocoran dan menekan segala bentuk kebocoran.
Pengelolaan Keuangan Negara yang Berintegritas dan Efisien
Komitmen terhadap “nirkebocoran” ini diwujudkan melalui beberapa langkah strategis:
- Optimalisasi Pendapatan Negara
Penerimaan perpajakan akan terus ditingkatkan dengan tetap melindungi iklim investasi.
Pajak dijadikan instrumen keadilan untuk redistribusi pendapatan, di mana yang kaya membayar pajak dan yang tidak mampu dibantu.
- Pengelolaan Aset Negara
Setiap aset negara, khususnya yang dimiliki BUMN, harus dikelola secara efisien dan produktif.
Presiden mencontohkan bahwa aset BUMN senilai lebih dari 1.000 triliun US Dollar seharusnya mampu menyumbang minimal 50 miliar Dolar, yang akan menjadikan APBN tanpa defisit.
Untuk itu, Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia ditugaskan untuk membereskan BUMN-BUMN.
- Efisiensi Belanja dan Pemangkasan Praktik Tidak Wajar
Kualitas belanja negara akan terus ditingkatkan dengan memangkas belanja operasional yang tidak efisien.
Presiden secara tegas menghilangkan praktik tantiem yang tidak wajar bagi direksi dan komisaris BUMN yang merugi atau hanya memberikan keuntungan akal-akalan. Jumlah komisaris pun dipangkas.
Hal ini didasari prinsip bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dijaga dan dimanfaatkan secara nyata untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Subsidi Tepat Sasaran
Subsidi energi dan bantuan sosial akan terus didorong agar lebih tepat sasaran, berbasis pada data tunggal sosial-ekonomi nasional.
- Pemberantasan Rentenir
Untuk menghidupkan perekonomian rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan diperkuat dengan pendanaan murah melalui Bank Himbara, sehingga masyarakat tidak lagi meminjam dari rentenir. Pemerintah bertekad menghilangkan “lintah darah” dari bumi Indonesia.
Arsitektur Anggaran untuk Indonesia Tangguh dan Sejahtera
Dalam pidatonya, Presiden juga memaparkan delapan agenda prioritas dalam RAPBN 2026 yang menjadi fondasi ketangguhan dan kemandirian bangsa. Prioritas tersebut meliputi:
1. Penguatan Ketahanan Pangan dengan target swasembada beras dan jagung, alokasi Rp164,4 triliun, serta penyaluran pupuk bersubsidi dan penguatan Bulog.
2. Peningkatan Ketahanan Energi melalui peningkatan produksi migas, percepatan transisi energi bersih menuju 100% EBT dalam 10 tahun, serta subsidi energi yang adil dan tepat sasaran dengan dukungan fiskal Rp402,4 triliun.
3. Pembangunan Generasi Unggul melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan 82,9 juta siswa, serta asupan gizi optimal bagi ibu hamil dan balita untuk menghilangkan stunting. Anggaran MBG mencapai Rp335 triliun.
4. Peningkatan Mutu Pendidikan dengan alokasi anggaran 20% APBN (Rp757,8 triliun), fokus pada kualitas guru, pendidikan vokasi, serta beasiswa PIP dan KIP Kuliah.
5. Penyediaan Kesehatan Berkualitas yang Adil dan Merata dengan anggaran Rp244 triliun, fokus pada Jaminan Kesehatan Nasional, revitalisasi rumah sakit, dan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
6. Penguatan Ekonomi Rakyat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang akan menyediakan akses sembako, logistik, pupuk, dan layanan keuangan dengan pendanaan murah.
7. Penguatan Pertahanan Rakyat Semesta melalui modernisasi alutsista, pemberdayaan industri strategis nasional, dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam seperti rare earth untuk kedaulatan bangsa.
8. Percepatan Investasi dan Perdagangan Global dengan peran Danantara Indonesia dan swasta sebagai katalis, serta percepatan proyek hilirisasi senilai 38 miliar Dolar.
Proyeksi Ekonomi 2026
Dengan pengelolaan fiskal yang sehat dan transformasi ekonomi, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 mencapai 5,4 persen atau lebih.
Inflasi diproyeksikan terkendali di level 2,5 persen, tingkat pengangguran terbuka turun ke 4,44-4,96 persen, dan angka kemiskinan ditekan menjadi 6,5-7,5 persen.
Presiden menutup pidatonya dengan mengajak seluruh komponen bangsa untuk melakukan pembahasan RAPBN 2026 secara konstruktif dalam semangat gotong-royong demi tercapainya cita-cita Indonesia Merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
Baca Juga: Wong Cilik Iso Gemuyu: Manifesto Perjuangan Keadilan dan Kemakmuran Sejati
