DASWATI.ID – Lampung Democracy Studies (LDS) menyampaikan pandangan yang sangat mengkhawatirkan terhadap situasi sosial-politik dan ekonomi Indonesia belakangan ini.
LDS mencatat akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah dan elite politik yang semakin menumpuk, memperingatkan bahwa tanpa langkah konkret, kondisi ini akan memperdalam jurang ketidakpercayaan rakyat terhadap demokrasi.
LDS mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang mendasari kekhawatiran tersebut:
1. Kegagalan Agenda Reformasi 1998
Agenda reformasi yang telah menjadi cita-cita sejak 1998 dinilai semakin nyata kegagalannya.
Hal ini tercermin dari proses penyusunan sejumlah regulasi krusial seperti UU Cipta Kerja, RKUHP, RUU TNI, hingga RKUHAP, yang berlangsung secara elitis dan tanpa partisipasi publik yang bermakna.
Proses legislasi yang seharusnya inklusif ini justru menjauh dari semangat demokrasi partisipatoris.
2. Tekanan Ekonomi dan Ketidakadilan Sosial
Kondisi ekonomi masyarakat kian terhimpit oleh beban pajak yang meningkat, harga kebutuhan pokok yang melambung, serta minimnya lapangan kerja, yang secara kolektif memperburuk kualitas hidup rakyat.
Di sisi lain, gaya hidup mewah pejabat publik, kenaikan tunjangan DPR, dan maraknya kasus korupsi semakin mempertebal rasa ketidakadilan sosial di masyarakat.
3. Komunikasi Politik yang Tidak Sensitif dan Represi Negara
Komunikasi politik pejabat publik dalam merespons aspirasi rakyat justru menunjukkan ketidakpekaan.
Pernyataan sejumlah anggota DPR, seperti Adies Karding dan Ahmad Sahroni, mencerminkan sikap abai terhadap “jeritan masyarakat”.
Lebih lanjut, ketika rakyat menyampaikan aspirasi secara damai, respons negara cenderung represif.
Kasus meninggalnya Affan Kurniawan saat aksi demonstrasi menjadi bukti nyata kegagalan negara dalam melindungi hak-hak konstitusional warganya.
Baca Juga: Di Bawah Hujan Tugu Adipura: Sebuah Requiem untuk Affan Kurniawan
Kondisi ini sejalan dengan data penurunan indeks demokrasi Indonesia yang dirilis Freedom House, yang menegaskan adanya kemunduran serius dalam kualitas demokrasi.
Berdasarkan analisis situasi tersebut, LDS menegaskan perlunya reformasi menyeluruh:
- Reformasi Institusi Kepolisian: Diperlukan reformasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian agar tidak lagi menjadi alat represi yang menindas kebebasan sipil. Polri harus kembali pada mandatnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
- Reformasi Sistem Partai Politik: Diperlukan reformasi total terhadap tubuh dan sistem partai politik di Indonesia. Partai politik tidak boleh lagi berfungsi sebagai kartel kekuasaan yang hanya mementingkan kepentingan elite, melainkan harus menjadi ruang artikulasi kepentingan rakyat secara nyata.
LDS meyakini bahwa demokrasi hanya dapat bertahan jika rakyat merasa memiliki ruang yang adil untuk bersuara, dan negara hadir untuk mendengar serta melindungi mereka.
Jika arah bangsa ini terus berjalan seperti kondisi saat ini, LDS memperingatkan bahwa yang akan dihadapi bukan sekadar krisis politik, melainkan krisis kepercayaan yang berpotensi mengguncang fondasi demokrasi itu sendiri.
Baca Juga: Cangkang Kosong Demokrasi: Bayangan ’98 di Balik Amarah
