Oleh: Mahendra Utama–Eksponen 1998
DASWATI.ID – Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem untuk menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi DPR, efektif per 1 September 2025, merupakan langkah berani yang patut diapresiasi.
Sekjen DPP Partai NasDem Hermawi Taslim membacakan surat keputusan DPP Partai NasDem tersebut di Jakarta pada Minggu (31/8/2025).
Tindakan ini tidak hanya merefleksikan dinamika politik Indonesia saat ini, tetapi juga menegaskan prinsip fundamental bahwa aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama perjuangan politik.
Keputusan tersebut diumumkan melalui siaran pers resmi yang ditandatangani oleh Surya Paloh dan Hermawi Taslim.
Langkah tegas ini diambil di tengah kondisi kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berada pada titik nadir.
Pernyataan kontroversial Ahmad Sahroni yang menyebut rakyat “tolol” jika ingin membubarkan DPR, serta komentar Nafa Urbach yang dianggap menyinggung sensitivitas publik, telah memicu gelombang kekecewaan yang meluas di masyarakat.
Kepemimpinan Responsif dan Berorientasi pada Aspirasi Rakyat
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dengan cepat dan tegas mengambil keputusan penonaktifan kedua kader tersebut.
Sikap ini menunjukkan kepemimpinan yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada aspirasi rakyat, melampaui sekadar kalkulasi politik internal.
Di tengah arus kritik tajam terhadap elite politik, langkah NasDem ini merupakan sinyal penting bahwa partai politik masih bisa berpihak pada rakyat.
Keberanian menindak kader yang populer adalah bentuk tanggung jawab moral yang ingin ditegaskan oleh Surya Paloh.
Hal ini menunjukkan bahwa partai bukan sekadar kendaraan elektoral, melainkan wadah yang mengemban cita-cita kebangsaan sebagaimana termaktub dalam konstitusi.
Tantangan bagi Partai Politik Lain untuk Mengikuti Teladan Akuntabilitas
Tindakan Partai NasDem ini seharusnya menjadi teladan bagi partai politik lain.
Partai Amanat Nasional (PAN), misalnya, juga tengah berada di bawah sorotan publik karena beberapa legislatornya, seperti Eko Patrio dan Uya Kuya, dinilai sering mengeluarkan pernyataan yang kurang sensitif terhadap penderitaan rakyat.
Oleh karena itu, sudah saatnya Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, mengambil sikap tegas. Jika NasDem berani menonaktifkan kader populer, patut dipertanyakan mengapa PAN tidak melakukan hal serupa untuk meredam kemarahan publik.
Pembelajaran dari Mekanisme Akuntabilitas Internasional
Fenomena partai menindak kader atau legislatornya yang memicu kemarahan publik bukanlah hal baru dalam praktik demokrasi.
Banyak contoh dari berbagai negara menunjukkan bagaimana mekanisme akuntabilitas dijalankan untuk menjaga integritas institusi:
- Di Inggris, pada tahun 2020, anggota parlemen Partai Konservatif, Rob Roberts, dipecat dari fraksinya setelah terbukti melakukan pelecehan terhadap staf. Partai mengambil langkah cepat untuk menjaga reputasi dan kepercayaan rakyat.
- Di Kanada, dua anggota parlemen dari Partai Liberal pada tahun 2015 dikeluarkan setelah terbukti melakukan pelecehan terhadap sesama legislator. Perdana Menteri Justin Trudeau kala itu menegaskan bahwa partainya tidak bisa menoleransi perilaku yang mencederai integritas demokrasi.
- Di Jepang, pada tahun 2023, seorang anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal mengundurkan diri setelah komentarnya tentang perempuan dianggap merendahkan. Tekanan publik memaksa partai untuk segera mengakhiri karier politiknya.
Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa di negara-negara dengan demokrasi yang mapan, partai politik tidak segan mengambil langkah cepat demi menjaga kepercayaan publik. Kredibilitas institusi lebih diutamakan daripada melindungi individu.
Menjaga Kehormatan Politik dan Demokrasi
Tindakan Partai NasDem harus dipandang sebagai momentum penting dalam menjaga marwah politik. Politik adalah ruang pengabdian, bukan sekadar panggung popularitas.
Jika rakyat marah, partai dituntut untuk mendengar dan bertindak. Mengabaikan suara rakyat hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan, yang pada akhirnya merugikan demokrasi itu sendiri.
NasDem telah menunjukkan jalan; kini, bola ada di tangan partai-partai lain, khususnya PAN di bawah Zulkifli Hasan.
Publik menunggu: apakah PAN berani menindak kadernya yang menuai kemarahan publik, atau justru memilih berdiam diri di tengah gelombang kritik? (*)
Baca Juga: Cangkang Kosong Demokrasi: Bayangan ’98 di Balik Amarah
