Oleh: Mahendra Utama, Pemerhati Pembangunan
DASWATI.ID – Indonesia, sebagai negara agraris, terus bergulat dengan dilema fundamental: bagaimana memastikan kesejahteraan petani melalui harga gabah yang menguntungkan, sembari menjaga harga beras tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Isu ini melampaui sekadar urusan ekonomi; ia adalah pilar ketahanan pangan nasional dan cerminan martabat bangsa.
Pada dasarnya, idealnya adalah ketika pemerintah membeli hasil panen padi dengan harga yang menguntungkan petani, sementara konsumen dapat mengakses beras tanpa beban finansial.
Namun, realita seringkali menunjukkan benturan kepentingan yang tajam: harga gabah yang tinggi memang membuat petani tersenyum, namun dapat membebani konsumen, sementara harga beras yang murah, meski menenangkan masyarakat, justru merugikan petani.
Instrumen seperti Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang dikelola Bulog, yang seharusnya menjadi solusi dengan membeli gabah pada harga dasar dan menstabilkan harga beras melalui operasi pasar, belum optimal akibat masalah klasik seperti distribusi panjang, biaya produksi tinggi, dan keterbatasan cadangan pangan.
Melihat ke negara-negara Asia lainnya dapat memberikan pelajaran berharga.
India, misalnya, menjamin harga gabah petani melalui Minimum Support Price (MSP) dan menyalurkan beras murah melalui Public Distribution System.
Vietnam menonjol dengan efisiensi distribusi dalam negeri yang terstruktur, sembari mengatur ekspor beras.
Sementara itu, Tiongkok memilih untuk menutup selisih harga melalui subsidi besar-besaran, memastikan petani tetap untung dan konsumen terlindungi.
Kunci keberhasilan mereka terletak pada keberpihakan pemerintah terhadap petani dan keberanian menjaga stabilitas harga pangan.
Di tengah tantangan ini, muncul harapan baru dari era digital dan kecerdasan buatan (AI).
Seperti yang ditegaskan oleh CEO Google, Sundar Pichai, AI adalah “teknologi sekali seumur hidup” yang mampu mentransformasi berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pertanian.
Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri India, Pichai menyoroti potensi AI dalam prediksi cuaca, pemetaan lahan, hingga efisiensi distribusi.
Google bahkan telah mengembangkan aplikasi berbasis AI di India untuk mendeteksi batas lahan, badan air, dan pola irigasi, sebuah langkah menuju pertanian yang lebih berkelanjutan.
Jika teknologi serupa diterapkan di Indonesia, petani dapat menjual hasil panen secara langsung melalui platform digital, memangkas rantai distribusi panjang.
Konsumen pun akan menikmati harga beras yang lebih adil, dan negara akan lebih mudah mengawasi cadangan pangan nasional.
Untuk mencapai keseimbangan antara harga gabah yang menguntungkan petani dan harga beras yang terjangkau bagi konsumen, Indonesia membutuhkan tiga langkah strategis:
- Keberpihakan pemerintah melalui kebijakan harga dasar gabah yang jelas dan subsidi produksi yang efektif;
- Penguatan peran masyarakat melalui koperasi tani, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pengembangan rantai distribusi lokal yang efisien;
- Pemanfaatan teknologi digital dan AI secara maksimal untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan pengawasan data pangan.
Dengan implementasi strategi komprehensif ini, Indonesia dapat melangkah menuju kedaulatan pangan sejati.
Petani akan makmur, rakyat akan sejahtera, dan negara akan menjadi lebih kuat. Karena pada hakikatnya, pangan bukan sekadar urusan kenyang semata, melainkan juga tentang keadilan.
Petani yang dihargai adalah fondasi bangsa yang berdaulat, dan konsumen yang terlindungi adalah bukti kehadiran negara bagi rakyatnya. (*)
Baca Juga: Benang Kusut Perampasan Ruang Hidup di Tanah Andalas
