Oleh: Mahendra Utama, Pemerhati Pembangunan
DASWATI.ID – Kemenangan telak pasangan muda Rahmat Mirzani Djausal (45 tahun) dan Jihan Nurlela (31 tahun) dalam Pilgub Lampung 2024 sempat memancarkan optimisme akan hadirnya terobosan baru dan akselerasi pembangunan di Provinsi Lampung.
Formasi kepemimpinan baru kini didominasi wajah-wajah muda, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung Dr. Marindo Kurniawan (44 tahun), dan Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar (37 tahun).
Mereka menggantikan kepemimpinan Gubernur Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Chusnunia Chalim, Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto, dan Ketua DPRD Sementara Mingrum Gumay.
Namun, setelah kurang lebih sembilan bulan sejak pelantikan Mirza-Jihan pada 20 Februari 2025 oleh Presiden RI Prabowo Subianto, muncul pertanyaan besar: apakah energi pemimpin muda ini benar-benar mampu mengakselerasi kebijakan, atau justru terjebak dalam warisan birokrasi era sebelumnya?
Warisan Birokrasi yang Lamban dan Beban Infrastruktur
Untuk memahami tantangan akselerasi saat ini, penting untuk meninjau warisan yang ditinggalkan oleh era kepemimpinan sebelumnya.
Salah satu persoalan paling akut adalah infrastruktur jalan yang rusak parah, sebuah isu yang bahkan menarik perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat itu, untuk turun langsung pada tahun 2023.
Saat peninjauan, Presiden Jokowi terpaksa berganti kendaraan karena mobil sedan yang ditumpanginya tidak mampu melewati jalan yang rusak ekstrem.
Selain infrastruktur, warisan lain adalah birokrasi yang dinilai tidak gesit, meskipun Gubernur Arinal Djunaidi sebelumnya pernah menekankan pentingnya organisasi yang tangkas, cepat dan mampu beradaptasi dengan revolusi digital era 4.0.
Harapan akan birokrasi yang tangkas tersebut tampaknya tidak terwujud, dan kini menjadi beban yang harus dipikul oleh tim Mirza-Jihan.
Kegagalan Transformasi dan Keterjebakan Seremonial
Di bawah kepemimpinan Mirza-Jihan, langkah-langkah awal sempat diapresiasi, namun implementasinya masih dianggap berkutat pada kegiatan seremonial dan belum membuahkan terobosan strategis yang konkret.
Kelambanan ini paling kentara dalam upaya mengakselerasi program prioritas nasional di Lampung, seperti di sektor pertanian, transportasi publik, dan infrastruktur.
Akar masalah utama kelambanan ini terletak pada keengganan untuk melakukan transformasi birokrasi secara mendasar.
Gubernur dan Wakil Gubernur muda ini masih mayoritas mengandalkan sumber daya manusia era lama, yakni para pejabat eselon IIA, IIB, dan Eselon IIIA, yang dahulu merupakan pembantu setia Arinal Djunaidi.
Birokrasi warisan ini tercatat memiliki sejumlah “blunder” terutama dalam hal infrastruktur, kebijakan pertanian, dan publikasi pembangunan.
Ketidakmampuan birokrasi lama ini dalam mengeksekusi kebijakan menjadi faktor penghambat utama akselerasi program, meskipun dipimpin oleh wajah-wajah baru yang energik.
Belajar dari Keberanian Digitalisasi dan Meritokrasi Jawa Barat
Provinsi Lampung perlu mengambil pelajaran dari keberhasilan provinsi lain. Perbandingan dengan Jawa Barat (Jabar) menunjukkan kontras yang jelas.
Pemerintah Provinsi Jabar di era sebelumnya berhasil mencatatkan kinerja terbaik berkat inovasi dan efisiensi birokrasi. Kunci keberhasilan Jabar adalah keberanian melakukan lompatan digitalisasi dan meritokrasi.
Jabar menghadirkan terobosan signifikan seperti e-Samsat untuk memudahkan pembayaran pajak kendaraan, Sistem Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk perizinan yang cepat dan tanpa tatap muka, serta Program Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang berbasis kinerja.
Inovasi-inovasi ini menghasilkan peningkatan pelayanan publik yang jauh melampaui pencapaian Pemprov Lampung di era yang sama.
Dukungan Akademis untuk Model Implementasi Eksperimental
Kebutuhan akan perubahan birokrasi juga didukung oleh temuan akademis.
Sebuah penelitian di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2023 mengenai efektivitas implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi menunjukkan bahwa empat dari lima variabel yang dianalisis mengindikasikan implementasi kebijakan tersebut belum efektif dalam mewujudkan tujuan.
Studi tersebut menyimpulkan bahwa, dengan tingkat ambiguitas yang tinggi, model implementasi kebijakan yang paling ideal adalah Model Implementasi Eksperimental.
Temuan ini sangat relevan untuk konteks Lampung, di mana birokrasi yang kompleks dan tidak efektif telah menjadi penghambat pembangunan.
Jalan ke Depan: Lima Langkah Revolusi Birokrasi
Berdasarkan analisis di atas, penulis merekomendasikan bahwa energi muda yang dimiliki Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela harus dibarengi dengan keberanian untuk melakukan pembenahan birokrasi secara struktural.
Revolusi birokrasi, bukan sekadar seremonial, tapi kunci menuju Lampung Maju.
Pemerintah Provinsi Lampung perlu mengambil lima langkah strategis:
1. Rotasi dan Regenerasi Pejabat Eselon Strategis
Gubernur Mirza perlu berani mengganti para kepala dinas, kepala badan, kepala biro, hingga kepala bagian yang tidak sejalan dengan visi akselerasi, dan penempatan pejabat harus berbasis kompetensi serta rekam jejak, bukan pertimbangan politik.
2. Mengadopsi Model Implementasi Eksperimental
Lampung harus menerapkan pendekatan eksperimental dalam kebijakan, yang berarti berani mencoba, mengevaluasi, dan merevisi secara cepat untuk menemukan formula yang tepat bagi daerah, sebagaimana disarankan oleh penelitian UGM.
3. Digitalisasi Layanan Publik Menyeluruh
Belajar dari Jabar, Lampung harus mempercepat transformasi digital di semua sektor layanan publik, mulai dari perizinan, pajak daerah, hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan.
4. Membangun Sistem Kinerja Berbasis Meritokrasi
Memberikan penghargaan dan sanksi yang jelas berdasarkan capaian kinerja, mirip dengan program TPP berbasis kinerja yang sukses di Jabar.
5. Membentuk Tim Percepatan Pembangunan Khusus
Tim profesional muda lintas sektor harus dibentuk untuk memastikan program strategis nasional dan daerah berjalan dengan target yang jelas dan terukur.
Baca Juga: AHY: Kepemimpinan Kolaboratif Tulang Punggung Pembangunan
Potensi kepemimpinan muda Lampung, dari Mirza, Jihan, Marindo, dan Giri Akbar, sebenarnya sangat besar sebagai modal berharga.
Namun, energi muda saja tidak akan cukup tanpa keberanian melakukan pembenahan birokrasi secara struktural. Para pemimpin ini harus berani keluar dari zona nyaman dan meninggalkan warisan birokrasi yang lamban.
Hanya melalui transformasi yang berani dan visioner, Lampung dapat mengejar ketertinggalan dari provinsi lain seperti Jabar, Jawa Tengah, dan Sumatra Selatan.
Revolusi birokrasi adalah kunci yang akan membuka pintu akselerasi pembangunan dan mewujudkan impian Lampung Maju.
Tanpa adanya keberanian memangkas inefisiensi dan mendorong kinerja melalui meritokrasi, Lampung akan selamanya terjebak dalam pusaran masalah klasik, seolah-olah mesin kendaraan baru yang dipasang pada kerangka yang sudah rapuh. (*)
