DASWATI.ID – Provinsi Lampung mengukuhkan posisinya sebagai pilar utama ketahanan pangan regional dengan mencatatkan surplus beras yang signifikan serta efisiensi distribusi di atas rata-rata nasional.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam “Distribusi Perdagangan Komoditas Beras Indonesia 2025“, Provinsi Lampung berhasil mengelola rantai pasok secara modern guna menjaga stabilitas harga dari tingkat produsen hingga konsumen akhir.
Baca Juga: Deadline 6 Bulan: Daerah Wajib Revisi Tata Ruang demi Sawah
Surplus Besar dan Jangkauan Pasar Luas
Data hasil Survei Pola Distribusi (Poldis) 2025 yang dilakukan Juli-Agustus menunjukkan total produksi beras Lampung mencapai 1.822,45 ribu ton, sementara konsumsi domestik hanya 840,25 ribu ton.
Kapasitas produksi yang melimpah ini memungkinkan Lampung memasok kebutuhan pangan ke tujuh provinsi lain, yaitu Sumatra Barat, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, hingga Banten di Pulau Jawa.
Efisiensi Distribusi Ungguli Rata-Rata Nasional
Lampung mencatatkan nilai Margin Perdagangan dan Pengangkutan Total (MPPT) sebesar 15,46%.
Angka ini menunjukkan distribusi di Lampung jauh lebih efisien dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 24,73%.
Pola distribusi utama di provinsi ini melibatkan tiga rantai, yakni produsen ke pedagang grosir, berlanjut ke pedagang eceran, hingga sampai ke tangan konsumen. Kontrol harga yang baik ini memastikan kenaikan harga beras tetap terkendali di tingkat lokal.
Modernisasi Perdagangan Berbasis Digital
Selain efisiensi jalur fisik, pelaku usaha beras di Lampung mulai mengadopsi teknologi informasi secara masif.
Sebanyak 40,82% pelaku usaha telah menggunakan internet untuk aktivitas penjualan maupun pembelian.
Tingkat digitalisasi ini tercatat lebih tinggi dibandingkan provinsi lain seperti Sumatra Utara (26,23%) atau Bali (13,79%), yang menandakan infrastruktur perdagangan Lampung lebih maju dan terkoneksi secara digital.
Baca Juga: Canggih! TNI Pakai Drone dan Aplikasi Centurion 21 Pantau Padi
Tantangan Impor dan Rekomendasi Kebijakan
Meski memiliki sistem yang mapan, tantangan pasar tetap menghantui para pedagang.
Laporan tersebut mengungkapkan bahwa 36,73% pedagang merasa terdampak oleh masuknya beras impor, sebuah angka yang lebih tinggi dibandingkan dampak bencana alam atau operasi pasar yang masing-masing sebesar 24,49%.
Baca Juga: Petani di Lampung Dapat Ganti Rugi Akibat Banjir
Menanggapi fenomena ini, BPS merekomendasikan adanya regulasi yang lebih presisi agar kebijakan impor tidak menekan kesejahteraan produsen di daerah surplus.
Pemerintah juga diharapkan terus mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperpendek rantai pasok lebih lanjut, guna mempertahankan status Lampung sebagai penyangga pangan strategis nasional.
