DASWATI.ID – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) tengah mengakselerasi penguatan Komponen Cadangan (Komcad) tahun 2026 dengan memperluas sasaran rekrutmen ke kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sektor perguruan tinggi.
Penguatan Komcad ini untuk memastikan sistem pertahanan negara terintegrasi dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Dalam Rapat Koordinasi Penguatan Konsep dan Praktik Wawasan Nusantara di Jakarta, Kamis (12/2/2026), Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polkam, Parwito, menegaskan pentingnya memperjelas regulasi pelibatan personel.
Ia menyatakan bahwa koordinasi lintas sektor sangat krusial untuk memastikan seluruh instansi berjalan konsisten sesuai dokumen perencanaan nasional.
“Fokus kita adalah memperjelas regulasi pelibatan ASN serta memastikan Wawasan Nusantara sesuai dalam kebijakan dan program pertahanan, bukan jadi konsep normatif,” ujar Parwito dalam rapat tersebut.
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Setjen Kemhan, Sri Sulastiyani, menambahkan bahwa kebutuhan ideal Komcad mencapai lebih dari 500 ribu personel, sementara hingga 2025 jumlahnya baru berkisar 47 ribu orang.
Untuk mengejar target tersebut, Kemhan mendorong rekrutmen sukarela yang melibatkan civitas akademika di perguruan tinggi serta pegawai pemerintah.
Jaminan Hak ASN dan Potensi Akademisi
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memastikan bahwa partisipasi ASN dalam Komcad tidak akan merugikan status kepegawaian mereka.
Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja Kemenpan RB, Damayani Tyastianti, menjelaskan bahwa pelibatan ini tetap mengedepankan prinsip netralitas birokrasi dan sistem merit.
”Keterlibatan ASN dalam Komcad harus selaras dengan sistem merit dan mengedepankan prinsip netralitas birokrasi serta akan tetap memperoleh hak kepegawaian secara penuh, termasuk gaji dan tunjangan,” tegas Damayani.
Selain itu, partisipasi ini dapat diakui sebagai pengembangan kompetensi melalui mekanisme rekognisi pembelajaran yang dikoordinasikan dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Di sisi lain, sektor perguruan tinggi dinilai memiliki potensi besar sebagai basis penguatan pertahanan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Togar M. Simatupang, menyoroti adanya 9 juta mahasiswa dan ratusan ribu dosen yang siap mendukung kesiapsiagaan sipil.
Namun, ia menekankan perlunya dukungan regulasi akademik yang jelas untuk memfasilitasi peran mahasiswa tersebut.
Baca Juga: Gebrakan Unila: 34 Ormawa Dilantik demi Kejar Target Top Ten University
Integrasi Kebijakan Nasional
Rapat koordinasi tersebut menyepakati bahwa keberhasilan percepatan Komcad tahun 2026 bergantung pada konsistensi koordinasi lintas sektor dan kepastian skema pembiayaan.
Kementerian Dalam Negeri juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi dengan pemerintah daerah agar program ini memiliki legitimasi penganggaran yang kuat.
Melalui integrasi kebijakan antara instansi pengelola ASN, lembaga pendidikan atau perguruan tinggi, dan pemerintah daerah, Kemenko Polkam optimistis penguatan sistem pertahanan semesta akan berjalan efektif.
Upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan serta kedaulatan negara di masa depan.
Baca Juga: Hebat! Tol Trans Sumatra Jadi Benteng Pertahanan Semesta RI
