DASWATI.ID – Pemerintah Provinsi Lampung mengalihkan orientasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari sekadar mengejar kuantitas menjadi peningkatan kualitas pelayanan pada tahun 2026.
Kepala Satgas MBG Provinsi Lampung, Saipul, menegaskan bahwa fokus utama kini adalah memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi secara optimal dan terstandarisasi.
“Orientasi kami tidak lagi mencapai pembentukan SPPG sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana pelayanan MBG menjadi yang paling berkualitas,” ujar Saipul dalam rapat konsolidasi di Ballroom Novotel, Bandar Lampung, Sabtu (14/2/2026).
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan melakukan monitoring dan evaluasi berkala guna memastikan kepatuhan SPPG terhadap Standar Prosedur Operasional (SOP) di segala jenjang.
Selain penguatan kualitas, Saipul memprioritaskan percepatan program di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Sebanyak 93 titik di wilayah tersebut menjadi sasaran utama agar anak-anak setempat segera mendapatkan asupan gizi yang setara.
“Warga di daerah 3T ini masih belum menerima manfaat program MBG. Insyaallah, ini akan kami bantu percepatan pelaksanaannya,” tambah Saipul yang juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (DPMDT) Provinsi Lampung.
Rapat Konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis Bersama Kepala SPPG, Mitra, dan Yayasan se-Provinsi Lampung turut dihadiri Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol. (Purn) Sony Sonjaya.
Baca Juga: Meluruskan Kiblat Makan Bergizi Gratis di Lampung
Sinergi BUMDes dan Penyerapan Pangan Lokal
Guna memperkuat dukungan masyarakat, Satgas MBG mewajibkan penggunaan bahan pangan lokal yang tersedia di sekitar lokasi SPPG.
Strategi ini diwujudkan melalui kolaborasi antara mitra pengelola dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau koperasi setempat. Langkah tersebut diambil untuk memastikan bahwa program nasional ini memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga sekitar.
Pemerintah mendorong adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) formal antara pengelola SPPG dengan penyedia bahan pangan di desa.
Saipul menekankan bahwa tanpa komitmen tertulis, para petani dan peternak lokal akan kesulitan merencanakan produksi mereka.
“Ini perencanaan jangka panjang. Tapi kalau kami belum ber-PKS, mereka tidak punya pegangan untuk merencanakan ke depannya,” jelas Saipul.
Melalui kemitraan ini, petani diberikan peluang luas untuk memasok kebutuhan sayuran hingga hasil tambak ikan, sehingga hasil panen mereka terserap secara pasti oleh pasar.
