Oleh: Romzy Mahri
DASWATI.ID – Serangan air keras aktivis KontraS menandai lahirnya despotisme baru. Rezim ini menggunakan militerisme untuk membungkam kritik dan menghancurkan kebebasan sipil.
Peristiwa tragis pada 13 Maret lalu menjadi lonceng kematian bagi demokrasi kita.
Penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS, bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan serangan langsung terhadap jantung kebebasan sipil.
Aksi brutal ini mengirimkan pesan terang benderang bahwa kekuasaan saat ini mulai menanggalkan jubah demokratisnya dan berganti menjadi rezim despotik yang mengandalkan militerisme untuk membungkam kritik.
Teror Berbalut Seragam
Keterlibatan anggota Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI dalam penyerangan ini membuktikan adanya penggunaan alat negara untuk kepentingan represi.
Para pelaku, yang terdiri dari perwira dan bintara, melakukan tindakan ini dengan perencanaan yang matang dan persiapan penuh.
Fakta bahwa serangan mengincar bagian vital tubuh korban menguatkan indikasi bahwa ini adalah upaya pembunuhan berencana, bukan sekadar penganiayaan.
Di lingkungan militer yang kaku, serangan semacam ini mustahil terjadi tanpa adanya rantai komando dan perintah jelas dari atasan atau aktor intelektual di baliknya.
Labirin Impunitas Hukum
Upaya TNI untuk memproses kasus ini melalui peradilan militer memicu kekhawatiran besar akan hadirnya impunitas.
Kita harus menolak penanganan hukum yang eksklusif dan menuntut penerapan prinsip yurisdiksi fungsional, di mana forum pengadilan ditentukan oleh sifat tindak pidananya, bukan status pelakunya.
Menyeret kasus ini ke peradilan umum adalah harga mati demi memastikan keadilan bagi korban dan mencegah institusi militer menjadi tempat perlindungan bagi para pelanggar HAM.
Taktik Pembungkaman Sipil
Rezim Prabowo-Gibran tampaknya mulai menggunakan kekerasan fisik sebagai alat fearmonger untuk menakut-nakuti para aktivis.
Penyiraman air keras ini merupakan strategi keji untuk menciptakan atmosfer ketakutan agar tidak ada lagi suara kritis yang berani muncul.
Praktik pembungkaman ini menandakan penyempitan ruang publik yang sistematis, bahkan menunjukkan potensi ancaman yang lebih buruk dibandingkan era Orde Baru.
Momentum Perlawanan Kolektif
Gelombang solidaritas melalui tagar #KamiMataAndrie harus menjadi titik balik bagi gerakan masyarakat sipil.
Kita tidak boleh lagi menoleransi keangkaraan rezim yang perlahan namun pasti menggerogoti demokrasi melalui kekerasan aparat dan perusakan lingkungan.
Sekarang adalah saat yang tepat untuk merapatkan barisan dan menyatukan kekuatan guna melawan segala bentuk ketidakadilan.
Kita harus menjemput kemenangan demi memastikan tidak ada lagi kawan atau saudara kita yang menjadi korban dari tiranisme baru ini. (*)
*Romzy Mahri–Alumni SeHAMa 11 KontraS
