DASWATI.ID – Indonesia kembali menorehkan sejarah baru di panggung diplomasi multilateral dengan resmi mengemban mandat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB tahun 2026.
Penetapan ini diumumkan secara resmi dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada hari Kamis, 8 Januari 2026, bertepatan dengan rapat organisasi pertama tahun tersebut di Jenewa.
Berdasarkan pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI, pencapaian ini merupakan hasil kepercayaan dari negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) yang menominasikan Indonesia melalui mekanisme pemilihan tingkat kawasan.
“Sebagaimana telah disampaikan dalam Siaran Pers Kementerian Luar Negeri tanggal 23 Desember 2025, Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026,” demikian dikutip dari rilis Kemlu RI.
Diplomasi Terpadu dan Strategis
Keberhasilan ini merupakan buah dari kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan di bawah naungan Kementerian Luar Negeri RI.
Upaya ini melibatkan seluruh Perwakilan RI di luar negeri, dengan Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa sebagai garda terdepan, serta dukungan penuh dari PTRI New York.
Pendekatan diplomatik dilakukan secara terstruktur dan konsisten, baik melalui koordinasi di pusat maupun komunikasi aktif dengan perwakilan negara sahabat di Jakarta.
Kepemimpinan yang Inklusif dan Objektif
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB 2026 akan dijalankan oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.
Kemlu menyebutkan bahwa Sidharto Reza Suryodipuro memiliki pengalaman strategis yang luas, termasuk sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
Di bawah kepemimpinan Sidharto, Indonesia berkomitmen untuk memimpin seluruh sidang secara objektif, inklusif, dan berimbang sesuai dengan agenda kerja tahunan dewan serta isu-isu HAM yang menjadi kepentingan bersama.
Menteri Luar Negeri RI menegaskan bahwa Indonesia akan menjalankan presidensi ini secara imparsial, transparan, dan mengedepankan pembangunan kepercayaan.
Dengan mengusung tema “A Presidency for All”, Indonesia bertekad memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja, serta menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem internasional.
Rekam Jejak Internasional yang Solid
Penunjukan ini menjadi momen monumental karena merupakan pertama kalinya Indonesia menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB sejak lembaga ini dibentuk pada tahun 2006.
Dunia internasional memberikan kepercayaan ini berdasarkan rekam jejak Indonesia yang konsisten dalam perlindungan HAM, di mana Indonesia telah:
- Menjadi anggota Dewan HAM PBB sebanyak enam kali;
- Dua kali dipercaya sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB (tahun 2009 oleh Dubes Dian Triansyah Djani dan tahun 2024 oleh Dubes Febrian A. Ruddyard);
- Pernah menjabat sebagai Ketua Komisi HAM PBB (lembaga pendahulu) pada tahun 2005 melalui Dubes Makarim Wibisono.
Mandat ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, yang semakin mempertegas posisi strategis Indonesia dalam memimpin agenda hak asasi manusia global.
Baca Juga: Evaluasi Partai Politik Lebih Mendesak Daripada Ubah Mekanisme Pilkada
