Oleh: Mahendra Utama–Eksponen ’98
DASWATI.ID – Gelombang demonstrasi yang merebak luas di Indonesia sejak tanggal 25 Agustus hingga akhir bulan 2025 telah menorehkan catatan kelam dan kembali membayangi memori kolektif bangsa.
Bukan hanya jalan-jalan kota besar yang dipenuhi massa, tetapi simbol-simbol negara, seperti DPR, DPRD, kantor polisi, dan gedung pemerintahan, turut menjadi sasaran amarah kolektif.
Situasi ini, yang mengingatkan pada masa-masa genting krisis 1998, mengindikasikan adanya krisis kepercayaan yang semakin dalam terhadap saluran aspirasi formal, sehingga demokrasi tanpa kepercayaan hanyalah cangkang kosong.
I. Gejolak Nasional: Jakarta Berguncang, Daerah Bergejolak
Seperti lazimnya sejarah politik Indonesia, Jakarta kembali menjadi episentrum gejolak.
Kompleks DPR RI dikepung massa, pagar barikade jebol, dan beberapa Polsek di Jakarta Timur rusak diserang.
Peristiwa yang terjadi di Senayan ini dengan cepat bergaung ke seluruh negeri, membuktikan bahwa bila Jakarta bergetar, republik ikut bergetar.
Bara protes tidak berhenti di ibu kota, melainkan menjalar ke sejumlah daerah lain seperti Bandung, Solo, Bengkulu, dan Tasikmalaya, dengan sedikitnya lima daerah terkonfirmasi mengalami kerusakan.
Ironisnya, gedung rakyat yang seharusnya menjadi ruang aspirasi, bertransformasi menjadi arena amarah kolektif, bahkan beberapa di antaranya seperti Gedung DPRD Jawa Barat dan DPRD Solo dibakar massa.
Peristiwa ini secara nyata menjadi pelampiasan kekecewaan publik yang mendalam.
II. Dimensi Sosial-Politik: Krisis Kepercayaan di Balik Amarah
Gejolak ini mengungkap paradoks fundamental dalam demokrasi Indonesia.
Masyarakat turun ke jalan menuntut didengar, namun saluran formal aspirasi mereka, yaitu DPR dan DPRD, justru dijebol.
Ini adalah sinyal kuat akan krisis kepercayaan yang semakin dalam terhadap lembaga representasi.
Ketika pintu representasi macet, kekerasan dianggap sebagai jalan pintas yang sah oleh sebagian massa. Fenomena ini menjadi alarm serius bagi elite politik bahwa demokrasi yang tidak diiringi dengan kepercayaan publik hanyalah sebuah cangkang kosong, kehilangan substansi dan maknanya.
III. Dampak Lintas Sektor: Kerugian dan Trauma Kolektif
Kerusuhan lima hari terakhir menimbulkan beban yang signifikan, baik secara ekonomi maupun sosial.
1. Dampak Ekonomi
Berdasarkan estimasi Kamar Dagang Indonesia, kerugian akibat gangguan distribusi barang, kerusakan fasilitas, dan lumpuhnya perdagangan di pusat kota besar mencapai Rp6–8 triliun hanya dalam kurun waktu 25–30 Agustus 2025.
Di Jakarta, sejumlah pusat perbelanjaan mencatat penurunan omzet lebih dari 40 persen dalam sepekan, sementara pelaku UMKM di Bandung mengalami kerugian ratusan juta rupiah per hari.
Di pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat terkoreksi hampir 2 persen pada 28 Agustus, dan nilai tukar rupiah juga tertekan.
Jika situasi berlarut hingga September, pertumbuhan ekonomi kuartal III berpotensi turun 0,2–0,3 persen dari target pemerintah.
2. Dampak Sosial
Selain kerugian ekonomi, dampak sosial jauh lebih mendalam, melahirkan trauma kolektif berupa rasa takut beraktivitas di ruang publik, polarisasi antarkelompok, serta meningkatnya distrust terhadap aparat keamanan.
Lembaga psikologi Universitas Indonesia bahkan melaporkan lonjakan konsultasi daring terkait kecemasan sosial pasca-kerusuhan.
Di Solo dan Tasikmalaya, sejumlah warga sempat mengungsi karena kekhawatiran akan eskalasi berulang.
Kerusakan gedung DPRD juga memutus akses layanan administrasi publik, seperti yang terjadi di Bengkulu di mana pelayanan sempat terhenti total selama dua hari.
Di tingkat komunitas, relasi sosial menegang antara mereka yang mendukung aksi dan mereka yang menolak cara-cara anarkis.
IV. Respon Cepat: Upaya Stabilisasi dari Pusat dan Daerah
Dalam kondisi genting ini, Presiden RI Prabowo Subianto bertindak cepat, menginstruksikan dua hal dari Istana: mengamankan gedung vital negara dengan pengerahan aparat secara terukur, dan membuka kanal komunikasi politik dengan pimpinan DPR serta perwakilan mahasiswa.
Melalui pidatonya, Presiden menekankan bahwa “perbedaan pendapat tidak boleh mengorbankan masa depan bangsa,” sebuah pesan yang ditujukan untuk menenangkan pasar dan masyarakat luas.
Respons serupa juga datang dari para gubernur se-Indonesia melalui langkah-langkah koordinatif.
Gubernur Jawa Barat menurunkan tim fasilitator dialog, sementara Gubernur Jawa Tengah melibatkan tokoh agama dan komunitas mahasiswa di Solo untuk mendinginkan situasi.
Pemerintah daerah di Bengkulu dan Tasikmalaya menyiapkan skema pemulihan pelayanan publik dengan membuka kantor sementara.
Bahkan, Forum Gubernur Indonesia menggelar rapat daring khusus yang menghasilkan kesepakatan untuk mengedepankan pendekatan persuasif, memperkuat koordinasi keamanan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme resmi, guna menekan potensi gejolak baru.
V. Proyeksi dan Jalan ke Depan: Menghindari Krisis Multidimensi
Bila pola eskalasi ini tidak segera dikelola secara efektif, ada tiga kemungkinan yang bisa terjadi hingga September 2025:
- Stabilisasi terbatas: Jika pemerintah pusat dan DPR benar-benar membuka kanal dialog, aksi mungkin mereda pada pertengahan September, meskipun demonstrasi sporadis masih mungkin terjadi;
- Gejolak berlanjut: Apabila respons elite hanya mengedepankan pendekatan keamanan, aksi bisa meluas ke kota-kota sekunder, menambah daftar kerugian ekonomi dan memperdalam krisis sosial;
- Krisis multidimensi: Skenario terburuk, jika ekonomi melemah tajam, investor menarik modal, dan konflik sosial meningkat.
Pengalaman 1998 kembali memberi bayangan, meskipun konteks saat ini berbeda dengan fondasi ekonomi yang lebih kuat.
Maka, negara tidak boleh hanya menjawab dengan kekuatan aparat.
Aparat keamanan memang wajib menjaga ketertiban, namun penyebab struktural harus ditangani, yaitu komunikasi politik yang macet, kebijakan publik yang tidak menyentuh rasa keadilan, serta lemahnya kanal aspirasi rakyat.
Rekonsiliasi sosial politik harus segera dibangun kembali sebelum api amarah meluas menjadi krisis multidimensi.
VI. Penutup: Pembelajaran dari Gejolak Agustus 2025
Gejolak demonstrasi kali ini memberikan pelajaran penting bahwa demokrasi bukan sekadar ritual pemilu, melainkan juga soal rasa keadilan, kepercayaan, dan saluran komunikasi yang hidup.
Jika elite politik gagal membaca pesan ini, sejarah mungkin kembali mengulang dirinya, dan seperti 1998, api dari Jakarta bisa menjalar ke seluruh republik.
Namun, ada perbedaan signifikan dengan masa lalu, yaitu kehadiran respons cepat dari Presiden Prabowo dan sinergi para gubernur se-Indonesia. Jika konsistensi ini terjaga, maka September 2025 dapat menjadi awal stabilisasi, bukan awal dari spiral krisis yang lebih dalam. (*)
