DASWATI.ID – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung menyuarakan protes lantang dan mendesak mundur Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dari jabatan mereka masing-masing.
BEM Unila secara tegas menolak dan mengecam kehadiran kedua pejabat tersebut di Provinsi Lampung, menyebut kondisi politik nasional saat ini semakin buram dengan legislatif dan eksekutif yang bermasalah.
Kritik Terhadap Adies Kadir: Cermin Rendahnya Kualitas Intelektual
Ketua BEM Universitas Lampung, M. Ammar Fauzan, menyoroti pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, terkait biaya ngekos sebesar tiga juta rupiah per bulan yang kemudian dengan enteng dikalikan 26 hari.
Menurut Ammar, pernyataan tersebut bukan sekadar salah hitung sepele, melainkan cermin dari rendahnya kualitas intelektual seorang wakil rakyat yang memegang jabatan strategis.
Di tengah perjuangan rakyat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, pernyataan Adies Kadir dianggap menyakitkan, melecehkan akal sehat, dan menunjukkan terputusnya elit politik dari realitas hidup masyarakat.
BEM Unila menegaskan bahwa kebodohan politik seperti itu tidak bisa dibiarkan, karena telah mempermalukan institusi DPR RI.
Lembaga perwakilan rakyat dinilai kian jauh dari kapasitas dan integritas yang dibutuhkan untuk fungsi pengawasan, legislasi, dan representasi rakyat.
Oleh karena itu, BEM Universitas Lampung menuntut Adies Kadir untuk segera mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR RI, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik atas kesalahan fatalnya.
Kritik Terhadap Bahlil Lahadalia: Pro-Modal dan Pengkhianat Rakyat
Selain kritik terhadap legislatif, BEM Unila juga menyoroti masalah di eksekutif, menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai contoh nyata pejabat yang menempatkan kepentingan modal di atas kepentingan rakyat.
Dengan dalih menarik investasi, Bahlil dinilai membuka jalan lebar bagi praktik eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta hak-hak masyarakat adat maupun lokal.
Kebijakannya disebut lebih sering memperkuat cengkeraman oligarki tambang ketimbang memperjuangkan kedaulatan energi nasional.
BEM Unila menyatakan bahwa di tengah krisis energi, kerusakan lingkungan, dan konflik agraria, Bahlil Lahadalia hadir bukan sebagai solusi, melainkan bagian dari masalah.
Kedatangannya ke Provinsi Lampung ditolak tegas, karena Lampung tidak boleh dijadikan arena pencitraan pejabat pusat yang rekam jejaknya penuh kebijakan eksploitatif.
Lampung ditekankan sebagai ruang hidup rakyat, tanah petani, nelayan, buruh, dan mahasiswa, bukan lahan kosong untuk eksperimen kebijakan kapitalistik.
Dengan demikian, BEM menuntut Bahlil Lahadalia untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Menteri ESDM karena dianggap telah mengkhianati mandat rakyat.
Ancaman Serius bagi Demokrasi dan Cita-Cita Reformasi
Situasi ini, menurut BEM Unila, memperlihatkan bahwa demokrasi di Indonesia sedang berada di bawah ancaman serius.
Adies Kadir dan Bahlil Lahadalia dianggap merepresentasikan wakil rakyat yang bodoh dalam ucapan dan menteri yang abai dalam kebijakan.
Keduanya memperlihatkan bahwa lembaga negara telah dikuasai oleh elit yang lebih sibuk melayani kepentingan oligarki ketimbang memenuhi amanat konstitusi.
BEM Universitas Lampung menegaskan sikapnya untuk berdiri teguh menolak politik kebodohan dan kebijakan eksploitatif.
“Kami menolak Adies Kadir yang mempermalukan DPR RI, kami menolak Bahlil Lahadalia yang mengkhianati rakyat melalui kebijakan energi dan tambangnya,” ujar Ammar Fauzan.
BEM Unila juga menolak setiap upaya menjadikan Lampung sebagai panggung politik murahan dan laboratorium kapitalistik.
Mahasiswa bertekad tidak akan diam, karena diam berarti mengamini kebodohan dan pengkhianatan, serta mengubur cita-cita reformasi yang diperjuangkan.
BEM Unila berjanji akan terus bersuara lantang, berdiri di barisan rakyat, dan menegaskan bahwa kekuasaan tanpa keberpihakan pada rakyat hanyalah bentuk lain dari kezaliman.
Indonesia, menurut mereka, membutuhkan pemimpin yang berkapasitas, berintegritas, dan berpihak pada rakyat.
Baca Juga: Tragedi Affan: Mahasiswa Lampung Menggugat Prabowo
