DASWATI.ID – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dharma Loka Nusantara menilai digitalisasi Polri yang diusung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuju “Police 4.0” belum berjalan maksimal.
Visi pemolisian sipil berintegritas ini dinilai masih jauh dari harapan di lapangan.
“Evaluasi dan koreksi menyeluruh sangat dibutuhkan,” kata Bendahara LBH Dharma Loka Nusantara, Juwita Tri Utami, dalam acara rilis survei dan diskusi publik yang digelar Civil Society for Police Watch di Hotel Balairung, Matraman Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (22/3/2025).
Digitalisasi Polri belum maksimal. Juwita menegaskan, langkah awal digitalisasi harus fokus pada pembenahan moral dan etika di tubuh Polri.
Setelah itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas agar tercipta polisi yang humanis, profesional, dan demokratis dalam melayani masyarakat.
Namun, ia menyoroti masih maraknya kekerasan dan kriminalisasi di ruang digital yang melibatkan polisi.
“Tupoksi kepolisian perlu disesuaikan dengan perkembangan digital di Indonesia,” ujar dia.
Ia juga menekankan perlunya alat kontrol, terutama di sektor pelayanan lalu lintas yang rawan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Menurut Juwita, digitalisasi kepolisian harus mempertimbangkan disparitas teknologi dan informasi antar wilayah.
“Di kota mungkin relevan, tapi di desa banyak yang belum tersentuh digital,” kata dia.
Dia juga mengungkap temuan di lapangan bahwa oknum polisi kerap bertindak menyimpang saat melayani publik.
Survei yang dilakukan Civil Society for Police Watch pada 12-18 Maret 2025 di 26 provinsi dengan 1.500 responden menunjukkan hasil serupa.
Survei ini memiliki margin of error 2,53% pada tingkat kepercayaan 95%, menggunakan metode random sampling dengan tenaga surveyor terlatih.
Baca Juga: Unila Dikecam Setelah Bubarkan Konsolidasi Akbar Mahasiswa
