DASWATI.ID – Kementerian Kehutanan Indonesia dan Pemerintah Inggris meluncurkan Multistakeholder Forestry Programme (MFP) Fase 5 untuk memperkuat tata kelola hutan berkelanjutan.
Langkah strategis ini bertujuan meningkatkan kepercayaan pasar global terhadap produk hasil hutan Indonesia sekaligus mengejar target ambisius Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Baca Juga: Uni Eropa Sahkan Aturan Produk Bebas Deforestasi untuk 7 Komoditas
Program yang didukung oleh Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) ini melanjutkan kemitraan yang telah terjalin sejak tahun 2000.
Melalui kolaborasi ini, kedua negara fokus pada pengelolaan hutan yang transparan, inklusif, dan berorientasi pada hasil nyata di lapangan.
Komitmen Perbaikan Tata Kelola
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam siaran persnya, Senin (9/2/2026), menegaskan bahwa MFP merupakan wadah kolaboratif lintas pihak untuk membenahi sistem kehutanan nasional.
Ia menyoroti keberhasilan fase sebelumnya yang telah meletakkan fondasi kuat bagi legalitas kayu Indonesia.
“Multi-Stakeholder Forestry Programme bukan program baru. Sejak fase pertama pada 2000, banyak capaian yang dihasilkan, termasuk Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang berjalan dengan baik serta Indonesia menjadi negara pertama yang menandatangani FLEGT-VPA,” ujar dia.
Menurut Raja Juli, MFP Fase 5 akan terus mendorong perbaikan legalitas dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
Pemerintah ingin memastikan peningkatan daya dukung hutan berjalan selaras dengan pertumbuhan ekonomi.
“Keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan harus dijaga, dan program ini akan membantu mewujudkan hal tersebut,” tegas dia.
Baca Juga: Asa Kakao Berkelanjutan dari Lampung Timur
Sinergi Global Hadapi Perubahan Iklim
Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, memandang kerja sama internasional sebagai kunci dalam menghadapi krisis iklim.
Ia menilai perlindungan hutan Indonesia bukan sekadar isu domestik, melainkan kepentingan global.
“Tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapi perubahan iklim sendirian. Masa depan hutan Indonesia merupakan isu penting bagi dunia dan membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat Indonesia agar keanekaragaman hayati dan tutupan hutan tetap terjaga,” ungkap Jermey.
Baca Juga: Gandeng Inggris, Wagub Jihan Dorong Kakao Lampung Mendunia
Dongkrak Ekonomi UMKM
Selain aspek lingkungan, kemitraan ini membawa misi penguatan ekonomi hijau.
Jermey menambahkan bahwa kolaborasi ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk mengembangkan produk hasil hutan berkelanjutan yang kompetitif di pasar internasional.
Hingga tahun 2029, MFP Fase 5 akan fokus pada penguatan institusi dari tingkat pusat hingga ke tapak atau lapangan.
Program ini juga akan menyempurnakan sistem keberlanjutan seperti SVLK guna memperluas akses pasar produk kehutanan Indonesia di kancah global.
Melalui sistem pengelolaan yang lebih kuat, Indonesia diharapkan semakin kokoh dalam agenda iklim dan keanekaragaman hayati dunia.
Baca Juga: Inggris Dukung Pemulihan Way Kambas, Bupati Lamtim Beri Apresiasi
