DASWATI.ID – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung atau FISIP Unila dukung pekerja migran yang memiliki kompetensi.
Provinsi Lampung menjadi penyumbang kelima terbesar Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan 81.907 layanan penempatan dari total 1.069.707 layanan nasional periode 2020-April 2025.
Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Pringsewu, dan Tanggamus menjadi penyumbang utama.
Dekan FISIP Unila, Prof. Dr. Anna Gustina Z, menyatakan isu pekerja migran menjadi perhatian penting, terutama bagi Unila, melalui tridharma perguruan tinggi.
“Sebenarnya penelitian dan pengabdian dosen terkait pekerja migran sudah berjalan. Namun, dengan adanya Kementerian P2MI yang khusus menangani isu ini, kami dapat mengembangkan kelembagaan yang fokus pada pekerja migran,” ujar dia di Bandar Lampung, Rabu (4/6/2025).
Unila akan melembagakan penelitian dan pengabdian terkait pekerja migran dengan fokus pada peningkatan kapasitas, sosialisasi prosedur legal, dan pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan negara tujuan.
Selama ini, perhatian terhadap isu pekerja migran di Unila terutama berasal dari para peneliti di FISIP, meskipun terdapat beberapa fakultas lain yang juga memiliki kepedulian serupa, namun masih bersifat individual.
“Ke depan, kami berupaya untuk melembagakan hal tersebut agar menjadi program yang lebih terkoordinasi dan terstruktur,” ungkap dia.
Anna menuturkan Unila telah menandatangani MoU dengan Kementerian P2MI dan perjanjian kerja sama dengan FISIP untuk mendukung program ini.
Melalui Balai Bahasa Unila dan CCED (Center for Career and Entrepreneurship Development) Unila menyiapkan pekerja migran dengan kemampuan bahasa asing, minimal bahasa Inggris, serta keterampilan.
Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) juga dilibatkan untuk mengedukasi masyarakat tentang prosedur menjadi pekerja migran legal.
Harapannya mahasiswa yang KKN diberikan edukasi terkait prosedur menjadi pekerja migran yang legal.
“Kementerian P2MI telah menyediakan fasilitas untuk mempermudah proses legal, termasuk sistem jemput bola melalui kantor perwakilan di provinsi,” tambah Anna.
Selain itu, Unila juga akan mempersiapkan pekerja migran pasca-migrasi, termasuk edukasi manajemen keuangan keluarga agar lebih produktif.
“Mereka kan tidak seumur hidup bekerja di luar negeri. Nah ini juga perlu persiapan,” kata dia.
Ke depan, program peningkatan kompetensi pekerja migran tidak hanya berhenti di FISIP Unila, tapi juga melibatkan fakultas lainnya seperti Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik.
“Fakultas Hukum punya lembaga bantuan hukum seandainya pekerja migran ada yang bermasalah terkait legalitasnya. Seandainya mereka bermasalah, mereka tahu harus kemana,” ujar Anna.
Sedangkan Fakultas Teknik diharapkan dapat membuka peluang baru bagi calon pekerja migran untuk bekerja di luar negeri.
“Unila memiliki Teknik Elektro untuk mempersiapkan tenaga-tenaga yang handal dalam bidang kelistrikan, atau dalam bidang arsitektur melalui Teknik Sipil,” jelas dia.
Namun, menurut Anna, hal utama yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan pekerja migran agar memahami aspek legalitas setiap kontrak kerja.
“Jadi mereka tidak dibohongi. Mana yang menjadi hak pekerja migran harus jelas. Secara hukum mereka harus terlindungi,” tegas dia.
Hal ini sejalan dengan sorotan Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, terkait maraknya calo pekerja migran ilegal yang merugikan pekerja karena minimnya perlindungan hukum.
Oleh karena itu, Unila berencana mengintensifkan kerja sama dengan Kementerian P2MI dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Lampung untuk mengatasi masalah ini melalui penelitian dan pengabdian yang berkelanjutan.
“Nanti, dari hasil penelitian dan pengabdian, bisa kami diskusikan sama-sama antara Unila dengan pihak Kementerian P2MI, dan BP2MI Lampung,” terang Anna.
Baca Juga: Melindungi Langkah Pekerja Migran Lampung
