DASWATI.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung secara resmi merilis buku “Potret Kemiskinan di Provinsi Lampung: Cerita, Data, dan Arah Pengurangan Kemiskinan” pada 29 September 2025.
Publikasi ini menandai sebuah ikhtiar baru dalam memahami kemiskinan secara lebih utuh, dengan memadukan analisis data kuantitatif yang kokoh dengan narasi kualitatif yang menyentuh sisi kemanusiaan.
Melalui buku ini, BPS mengajak para pemangku kepentingan untuk membaca data kemiskinan tidak hanya dengan mata, tetapi juga dengan hati, karena di balik setiap angka statistik, terdapat potret kehidupan dan perjuangan ribuan manusia.
Potret Kuantitatif: Penurunan Angka di Tengah Ketimpangan
Secara kuantitatif, Provinsi Lampung mencatat capaian signifikan dalam satu dekade terakhir. Tingkat kemiskinan berhasil diturunkan dari 14,35 persen pada tahun 2015 menjadi 10,00 persen pada Maret 2025.
Laju penurunan ini menunjukkan performa perbaikan yang lebih konsisten dibandingkan sejumlah provinsi lain, sebuah bukti bahwa arah kebijakan yang ditempuh berada di jalur yang tepat.
Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, terdapat ketimpangan yang mencolok dalam distribusi jumlah dan persentase penduduk miskin di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
Data Kemiskinan 2025
Berikut adalah rincian data kemiskinan per kabupaten/kota pada tahun 2025:
- Mesuji: 12.140 jiwa (5,92%)
- Kota Metro: 11.580 jiwa (6,44%)
- Pringsewu: 19.040 jiwa (6,72%)
- Kota Bandar Lampung: 80.160 jiwa (6,95%)
- Way Kanan: 36.140 jiwa (7,54%)
- Tulangbawang: 31.660 jiwa (7,60%)
- Lampung Barat: 44.170 jiwa (9,36%)
- Lampung Tengah: 127.800 jiwa (9,59%)
- Tulangbawang Barat: 31.230 jiwa (9,93%)
- Lampung Selatan: 63.560 jiwa (10,10%)
- Tanggamus: 51.080 jiwa (10,93%)
- Pesawaran: 127.740 jiwa (12,05%)
- Pesisir Barat: 19.500 jiwa (12,13%)
- Lampung Timur: 132.170 jiwa (12,15%)
- Lampung Utara: 98.990 jiwa (15,78%).
Meskipun demikian, data juga mengungkap sejumlah tantangan mendasar. Tingkat kemiskinan Lampung secara konsisten masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dan Pulau Sumatera.
Selain itu, terdapat ketimpangan yang tajam antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
Pada tahun 2025, angka kemiskinan di perdesaan tercatat sebesar 11,32 persen, jauh di atas perkotaan yang berada di angka 7,49 persen.
Ketimpangan juga terlihat antar kabupaten/kota, di mana konsentrasi penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Lampung Timur (132,17 ribu jiwa) dan Lampung Tengah (127,80 ribu jiwa).
Dalam laporannya, BPS memberikan analisis mendalam mengenai data ini:
- Konsentrasi Kemiskinan: Terdapat konsentrasi penduduk miskin di wilayah dengan jumlah penduduk yang besar. Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah tercatat memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi, masing-masing sebanyak 132,17 ribu jiwa dan 127,80 ribu jiwa. Sementara itu, Kabupaten Lampung Utara memiliki persentase kemiskinan tertinggi yaitu 15,78 persen.
- Kemiskinan Terendah: Sebaliknya, Kabupaten Mesuji (12,14 ribu jiwa) dan Kota Metro (11,58 ribu jiwa) memiliki jumlah penduduk miskin terendah.
- Ketimpangan Desa-Kota: Ketimpangan ini mencerminkan jurang kesejahteraan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Daerah perkotaan seperti Kota Metro dan Bandar Lampung cenderung memiliki persentase kemiskinan lebih rendah karena infrastruktur yang lebih baik dan akses ekonomi yang lebih luas.
- Tantangan Geografis: Wilayah seperti Way Kanan, Pesisir Barat, Lampung Timur, Lampung Utara, dan Lampung Barat menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses infrastruktur yang memperlambat upaya penanggulangan kemiskinan.
Karakteristik rumah tangga miskin di Lampung juga terpetakan dengan jelas.
Mayoritas didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah (SD/SMP), bekerja di sektor informal dan pertanian yang rentan, serta mengalokasikan lebih dari 60 persen pengeluarannya hanya untuk kebutuhan makanan.
Pola ini menunjukkan kerentanan ekonomi yang tinggi dan terbatasnya ruang untuk investasi pada pendidikan dan kesehatan.
Suara dari Balik Angka: Cerita Bertahan Hidup
Buku ini secara berani melampaui grafik dan tabel dengan menghadirkan “suara dari rumah tangga miskin”.
Melalui wawancara mendalam dan observasi oleh BPS, terungkap realitas kehidupan yang tidak tertangkap oleh statistik.
Kisah seperti Bu Siti Solehah, yang tinggal bersama delapan anggota keluarga di satu rumah warisan dan bergantung pada penghasilan anak bungsunya sebagai buruh bangunan harian, menggambarkan betapa rapuhnya sumber pendapatan mereka.
Demikian pula cerita Bu Rohmawati, yang keluarganya hidup sedikit di bawah garis kemiskinan, menunjukkan adanya kelompok vulnerable non-poor yang berisiko tinggi jatuh miskin kembali saat menghadapi guncangan ekonomi atau kesehatan.
Pola bertahan hidup mereka bertumpu pada tiga pilar utama: pekerjaan informal yang tidak menentu, utang (kasbon) di warung atau keluarga, dan ketergantungan pada bantuan sosial pemerintah yang jadwalnya tidak pasti.
Kisah-kisah ini menegaskan bahwa kemiskinan bukanlah akibat dari kemalasan, melainkan karena sistem sosial dan ekonomi yang belum sepenuhnya memberi ruang yang adil bagi mereka untuk berkembang.
Aspirasi mereka untuk masa depan anak-anak sering kali terbentur oleh hambatan struktural, seperti biaya pendidikan dan akses informasi yang terbatas.
Arah Kebijakan: Menuju Intervensi yang Lebih Manusiawi
Buku ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pimpinan daerah. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa buku ini menjadi dasar penting untuk merumuskan kebijakan yang berbasis fakta, bukan asumsi.
Ia juga menekankan tekad untuk mendorong Lampung keluar dari posisi lima besar provinsi dengan kemiskinan tertinggi di Sumatera dan mencapai angka kemiskinan satu digit pada 2029.
Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menyambut karya ini sebagai cermin sekaligus penuntun arah pembangunan yang mengajak semua pihak untuk bergerak bersama.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, berharap buku ini dapat menjadi jembatan antara data dan empati, serta antara kebijakan dan kenyataan.
Sebagai jalan keluar, buku ini merekomendasikan strategi percepatan pengurangan kemiskinan yang terukur. Strategi tersebut mencakup tiga pilar utama:
Prioritas Intervensi yang Jelas: Menjawab pertanyaan “siapa, di mana, dan bagaimana” dengan memfokuskan program pada kelompok dan wilayah paling rentan, seperti petani gurem, perempuan kepala keluarga, dan kantong-kantong kemiskinan di perdesaan.
Targeting yang Adaptif dan Berbasis Bukti: Memanfaatkan data mikro yang dinamis seperti Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mampu merespons perubahan kondisi rumah tangga secara cepat.
Sinergi Lintas Sektor: Mengintegrasikan program dari berbagai dinas (sosial, kesehatan, pendidikan, pertanian) agar tidak berjalan sendiri-sendiri (silo), sehingga intervensi menjadi lebih holistik dan berdampak berkelanjutan.
Pada akhirnya, publikasi BPS ini adalah sebuah ajakan untuk mengubah paradigma, dari sekadar menurunkan angka statistik menjadi upaya kolektif untuk mengangkat martabat dan memperluas kesempatan hidup bagi seluruh warga Lampung.
Dengan menyatukan cerita dan data, diharapkan kebijakan yang lahir akan menjadi lebih manusiawi, tepat sasaran, dan mampu mengubah “garis kemiskinan” menjadi garis awal kehidupan yang lebih sejahtera.
Baca Juga: Balada Ekonomi Lampung: Juli Panen Asa, Agustus Diterpa Angin Deflasi
