DASWATI.ID – Kota Bandar Lampung menghadapi tantangan serius dalam upaya pemerataan akses pendidikan menengah atas meskipun capaian pendidikan dasarnya sangat membanggakan.
Berdasarkan hasil analisis dalam laporan “Data Strategis Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung 2022-2025” yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, ditemukan adanya fenomena “kebocoran” partisipasi pendidikan yang sangat mencolok seiring meningkatnya jenjang sekolah.
Data terbaru tahun 2024 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MI di kota ini sangat tinggi, mencapai 98,84%.
Namun, tren positif ini tidak berlanjut hingga ke tingkat menengah atas. APM untuk jenjang SMP/MTs tercatat sebesar 82,16%, dan angka ini anjlok secara drastis saat memasuki jenjang SMA/SMK/MA yang hanya menyentuh 68,48%.
Penurunan tajam sebesar hampir 14 poin persentase dari jenjang SMP ke SMA ini memiliki arti yang sangat konkret: hampir sepertiga atau sekitar 31,5% dari seluruh remaja usia SMA di Bandar Lampung tidak terdaftar di sekolah yang sesuai dengan jenjang usia mereka.
BPS Kota Bandar Lampung mencatat bahwa dinamika partisipasi di tingkat menengah ini masih cenderung rapuh dan sempat mengalami fluktuasi antara tahun 2022 hingga 2024.
Selain masalah transisi antarjenjang, laporan tersebut juga menyoroti adanya kesenjangan akses pendidikan yang dipicu oleh faktor ekonomi.
Kelompok masyarakat dengan status ekonomi 20 persen teratas memiliki persentase lulusan perguruan tinggi mencapai 45,61%, sedangkan pada kelompok 40 persen terbawah, angka tersebut jatuh hingga hanya 7,78%.
Kondisi ini menjadi paradoks di tengah capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandar Lampung yang sebenarnya sudah masuk dalam kategori “Sangat Tinggi” dengan skor 81,26 pada tahun 2025.
Meskipun dimensi pengetahuan melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) terus meningkat hingga 14,74 tahun, tingginya angka remaja yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke bangku SMA tetap menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Selain itu, BPS juga mencatatkan fenomena menarik, di mana pada tahun 2024, persentase perempuan yang tamat perguruan tinggi (21,00%) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (19,41%).
Namun, penduduk laki-laki masih lebih banyak yang menamatkan jenjang SMA/SMK sederajat (42,33%) dibandingkan perempuan (38,47%).
Fasilitas Pendidikan dan Peran Sektor Swasta
Distribusi fasilitas pendidikan di Bandar Lampung menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada sektor swasta, terutama di jenjang menengah dan tinggi.
- Pendidikan Dasar (SD/MI/Sederajat): Didominasi oleh sekolah negeri dengan total 180 SD Negeri dibandingkan 86 SD Swasta.
- Pendidikan Menengah dan Tinggi: Peran swasta menjadi sangat dominan. Terdapat 104 SMP Swasta (dibanding 45 Negeri), 59 SMA Swasta (dibanding 17 Negeri), dan 39 SMK Swasta (dibanding 10 Negeri).
- Perguruan Tinggi: Kota ini memiliki 37 Akademi/Perguruan Tinggi, di mana 31 di antaranya adalah milik swasta. Kecamatan Rajabasa menjadi pusat pendidikan tinggi utama dengan keberadaan 14 institusi.
BPS dalam laporannya menyebutkan secara spesifik mengenai kelompok usia yang diasosiasikan dengan jenjang pendidikan tertentu, terutama dalam konteks Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan indikator pendidikan lainnya:
- Jenjang SD/MI/Sederajat: Kelompok usia pendidikan yang disebutkan adalah 7-12 tahun;
- Jenjang SMP/MTs/Sederajat: Kelompok usia pendidikan yang disebutkan adalah 13-15 tahun;
- Jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat: Kelompok usia pendidikan yang disebutkan adalah 16-18 tahun.
Kemudian, terdapat beberapa kelompok usia lain yang digunakan sebagai dasar penghitungan indikator pembangunan manusia dalam laporan BPS tersebut:
- Harapan Lama Sekolah (HLS): Dihitung mulai dari anak yang berumur 7 tahun;
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS): Diukur dari penduduk yang berusia 25 tahun ke atas;
- Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan: Data persentase lulusan dianalisis berdasarkan penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.
Baca Juga: Nasib SMA Siger: Menanti Izin Operasional demi Status Siswa
