Oleh: Mahendra Utama, Pemerhati Pembangunan
DASWATI.ID – Kota Bandar Lampung, ibu kota Provinsi Lampung, sebagai gerbang utama Sumatra #PintuGerbangSumatra, memegang posisi strategis yang vital dalam peta ekonomi nasional.
Pelabuhan Panjang dan Bakauheni menjadi urat nadi distribusi barang antara Jawa dan Sumatra, menandakan denyut ekonomi yang terus bertumbuh.
Ambisi untuk mentransformasi kota berpenduduk lebih dari satu juta jiwa ini menjadi sebuah kawasan metropolitan yang terintegrasi, layaknya Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi), adalah sebuah visi yang logis dan telah lama digagas.
Namun, di balik visi besar tersebut, tersembunyi sebuah pertanyaan krusial yang sering terabaikan: berapakah harga yang harus dibayar untuk meraih status metropolitan, dan siapa yang pada akhirnya menanggung beban tersebut?
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa Bandar Lampung, secara de facto, telah berfungsi sebagai pusat metropolitan.
Setiap hari, ribuan warga dari kabupaten penyangga seperti Lampung Selatan dan Pesawaran bergerak menuju pusat kota untuk bekerja, sementara penduduk kota berbelanja di pasar-pasar kabupaten tetangga.
Batas-batas administratif telah lama luluh dalam dinamika sosial dan ekonomi sehari-hari.
Akan tetapi, ketika menyangkut tata kelola, batas-batas tersebut kembali menjadi tembok kokoh yang menghalangi solusi terpadu, menciptakan paradoks sebuah kota yang berfungsi sebagai satu kesatuan, namun dikelola secara terfragmentasi.
Gagasan pembentukan Metropolitan #LampungRaya, yang bertujuan mengintegrasikan Bandar Lampung dengan wilayah sekitarnya, sebenarnya adalah jawaban logis atas permasalahan lintas batas seperti kemacetan, pengelolaan sampah, dan banjir.
Namun, impian ini masih jauh dari kenyataan karena koordinasi antar pemerintah daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.
Ego sektoral yang kental dan agenda pembangunan yang berjalan sendiri-sendiri menjadi penghalang utama.
Akibatnya, urbanisasi terus berjalan tanpa perencanaan matang, kawasan pinggiran berubah menjadi permukiman padat, dan layanan publik menjadi kewalahan menanggung beban yang kian berat.
Pembangunan infrastruktur masif seperti Tol Trans-Sumatra di satu sisi memang membawa angin segar bagi investasi dan konektivitas.
Namun, ia juga bisa menjadi bumerang jika tidak diiringi dengan kebijakan antisipatif yang tepat.
Inilah “harga” paling nyata dari pembangunan yang kurang terencana. Harga tanah di titik-titik strategis melonjak drastis, membuat warga lokal yang tidak siap secara ekonomi terpaksa tergusur.
Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan dan industri terjadi secara masif tanpa kendali yang ketat, mengancam ketahanan lingkungan dan memperlebar jurang kesenjangan sosial.
Pada akhirnya, sebuah label tidak akan berarti apa-apa jika kualitas hidup warganya justru menurun.
Jujur saja, #BandarLampung masih punya banyak pekerjaan rumah fundamental yang harus diselesaikan.
Sistem transportasi publik yang belum terintegrasi, pengelolaan sampah yang masih bergantung pada TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) yang kelebihan muatan, serta banjir yang menjadi langganan tahunan adalah bukti nyata bahwa fondasi perkotaan kita masih rapuh.
Jangan sampai kita terburu-buru mendapatkan label #KotaMetropolitan sementara kualitas hidup warga justru dikorbankan.
Transformasi sejati menuju kota metropolitan tidak hanya membutuhkan infrastruktur fisik yang megah.
Ia menuntut adanya kemauan politik (political will) yang konsisten, koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan, dan yang terpenting, keberpihakan pada kesejahteraan warga, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan ekonomi.
Fokus pembangunan harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Itulah harga sesungguhnya dari sebuah gerbang metropolitan: bukan sekadar membangun fisik, tetapi membangun peradaban kota yang adil dan berkelanjutan. #TransformasiKota (*)
Baca Juga: Potret Urban dan Refleksi Personal dalam ‘Balada Kelapa Gading’
