DASWATI.ID – Indonesia respons tarif resiprokal AS dengan negosiasi dan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga serta berdialog dengan asosiasi pelaku usaha.
Pemerintah Indonesia bergerak cepat merespons Kebijakan Tarif Resiprokal AS untuk menjaga daya saing produk Indonesia di pasar global dan melindungi kepentingan nasional, khususnya terhadap komoditas padat karya yang terdampak.
Baca Juga: AS Terapkan Tarif Impor 32% untuk Indonesia, Pemerintah Siapkan Langkah Mitigasi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah akan memantau situasi secara berkala dan bekerja sama dengan pelaku usaha.
“Perekonomian dunia 83% di luar Amerika. Kita harus percepat kerja sama dengan pasar itu,” ujar dia dalam acara Sosialisasi dan Masukan Asosiasi Pelaku Usaha yang digelar hybrid pada Senin (7/4/2025).
Ia juga menekankan agar kebijakan ini tidak memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), dengan fasilitas seperti PPh ditanggung pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp10 juta.
Pemerintah telah menghitung dampak tarif baru AS terhadap ekonomi nasional, menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN), serta bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk stabilisasi rupiah dan likuiditas valas.
Presiden RI Prabowo Subianto juga menginstruksikan perbaikan struktural dan deregulasi untuk meningkatkan daya saing serta menarik investasi.
Indonesia respons tarif resiprokal AS dengan negosiasi dan koordinasi.
Secara diplomatik, Indonesia intensif berkoordinasi dengan AS melalui United States Trade Representative (USTR) dan U.S. Chamber of Commerce, serta memperkuat kerja sama ASEAN dengan Malaysia.
“Kami pilih negosiasi, bukan retaliasi,” kata Airlangga.
Pemerintah juga merevitalisasi Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) dengan menambah isu sektor keuangan.
Forum yang dihadiri lebih dari 100 asosiasi dan 1.000 peserta ini menghimpun aspirasi pelaku usaha, seperti dorongan business-to-business talk dan penguatan industri dalam negeri. Hasilnya akan dilaporkan ke Presiden Prabowo.
Turut hadir Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, serta perwakilan Kementerian dan Lembaga lainnya.
Baca Juga: Indonesia dan Malaysia Bahas Respons ASEAN terhadap Tarif AS
