DASWATI.ID – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, meninjau langsung kondisi Jembatan Way Bungur di Desa Kali Pasir, Kabupaten Lampung Timur, pada Kamis (5/2/2026).
Kunjungan ini menandai babak baru bagi infrastruktur vital tersebut yang kini resmi diambil alih oleh pemerintah pusat dan ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional.
Langkah ini menjadi angin segar bagi warga setempat setelah bertahun-tahun menanti kejelasan pembangunan jembatan penghubung antarwilayah tersebut.
Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, memberikan apresiasi tinggi atas perhatian Presiden dan jajaran kementerian terhadap kebutuhan daerahnya.
Menurut Ela, Jembatan Way Bungur memiliki peran sangat strategis untuk memperlancar aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di wilayah pedesaan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia dan jajaran pemerintah pusat,” ujar Ela.
Ia menambahkan bahwa dukungan ini sejalan dengan aspirasi warga yang mendambakan infrastruktur yang aman dan layak.
“Kunjungan Menteri PU ini menjadi bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Kami optimistis pembangunan Jembatan Way Bungur akan membawa dampak positif yang besar bagi kemajuan Lampung Timur,” tegas Ela.
Mengatasi Keterbatasan Anggaran dan Sejarah Kelam
Pengambilalihan proyek oleh pemerintah pusat menjadi solusi mutlak di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Tercatat, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur hanya mampu mengalokasikan dana sekitar Rp18,99 miliar, angka yang masih jauh di bawah total kebutuhan proyek yang sebenarnya.
Selain kendala biaya, proyek ini memiliki rekam jejak yang kelam sejak tahun 2014. Pembangunan yang awalnya menggunakan dana APBD Provinsi Lampung tersebut sempat mangkrak selama tujuh tahun dan hanya menyisakan tiang-tiang pancang.
Kondisi semakin memburuk pada tahun 2022, ketika upaya perbaikan justru berujung pada robohnya dinding penahan tanah sebelum sempat digunakan.
Berdasarkan audit Kejaksaan Negeri Lampung Timur, proyek ini sempat terjerat skandal korupsi yang merugikan negara sebesar Rp2,3 miliar, dengan menyeret pihak kontraktor serta konsultan pengawas sebagai tersangka.
Kini, dengan pengawalan langsung dari Kementerian PU, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berkomitmen untuk terus mendukung dan mengawasi jalannya pembangunan demi menjamin pemerataan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Proyek Way Bungur: Saat APBN Menambal Jejak Korupsi
