DASWATI.ID – Pemerintah Provinsi Lampung serius mengupayakan akses pendanaan lingkungan hidup bagi masyarakat daerah. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, pada Selasa (7/10/2025), menemui Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan RI, Joko Tri Haryanto, di Jakarta.
Pertemuan ini bertujuan untuk membuka akses pendanaan hijau yang secara khusus ditujukan bagi masyarakat yang aktif dalam mengelola hutan dan lingkungan secara lestari.
Dalam pertemuan tersebut, Wagub Jihan Nurlela dan Dirut BPDLH membahas sejumlah program strategis, termasuk inisiatif Perhutanan Sosial, Program Kampung Iklim (ProKlim), dan pengembangan Ekonomi Sirkular.
Fokus utama pembahasan adalah bagaimana upaya gerakan hijau yang diinisiasi di daerah dapat diwujudkan melalui akses pendanaan nyata untuk rakyat Lampung.
Skema pendanaan yang dipertimbangkan meliputi Result-Based Payment Forest Carbon Partnership Facility (RBP FCPF), layanan dana masyarakat, dan fasilitas dana bergulir untuk ekonomi sirkular.
Jihan Nurlela menegaskan bahwa dukungan pembiayaan hijau sangat dibutuhkan oleh kelompok-kelompok perhutanan sosial yang telah menunjukkan produktivitas.
Dukungan finansial ini diperlukan untuk memperkuat usaha hutan rakyat, mengembangkan Kampung Iklim, memajukan ekowisata, serta memastikan pengelolaan bank sampah yang berkelanjutan.
“Akses pembiayaan hijau ini sangat dibutuhkan sehingga benar-benar menyentuh akar ekonomi masyarakat yang menjadi penggerak utama dalam pengelolaan lingkungan hidup,” ujar Jihan.
Menanggapi harapan tersebut, BPDLH menunjukkan komitmen tinggi dengan membuka ruang sinergi yang lebih luas.
BPDLH siap memberikan akses pendanaan yang dihimpun dari berbagai sumber global yang diperlukan untuk mendukung inisiatif masyarakat Lampung.
Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan BPDLH ini merupakan bagian penting dari upaya mendukung program nasional dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Secara spesifik, Lampung berencana mempercepat pembentukan 400 Program Kampung Iklim (ProKlim) yang akan tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
Selain program-program berbasis masyarakat, pertemuan tersebut juga membahas rencana pembangunan infrastruktur lingkungan.
Agenda penting yang dibahas meliputi rencana pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati) Lampung seluas 24,9 hektare sebagai langkah pelestarian lingkungan.
Penguatan sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan turut menjadi perhatian, guna meningkatkan kapasitas pengujian kualitas lingkungan hidup di daerah.
Wagub Jihan berharap fasilitas dan kerja sama ini mampu mendukung upaya menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.
Ia menekankan pentingnya dukungan dan kerja sama sinergis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
“Kita perlu memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat tercapai dengan dukungan pendanaan dari BPDLH. Ini adalah langkah strategis untuk mewujudkan Lampung yang hijau dan sejahtera,” tutup Jihan.
