DASWATI.ID – Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi ingatkan KPU akan kompleksitas penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024.
“Pemilihan Umum 2024 tinggal 45 hari. Waktunya sudah sangat dekat. Selain itu, Pemilu Tahun 2024 ini sangat kompleks, berlangsung serentak: pemilihan presiden dan wakil presiden bersamaan dengan pemilihan DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota,” ujar dia.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Konsolidasi Nasional 2023 dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024, di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu (30/12/2023).
Presiden menyampaikan Pemilu 2024 akan diikuti lebih dari 204 juta pemilih yang tersebar di 38 provinsi, melibatkan 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh.
“Melihat kompleksitas pemilu kita kali ini, saya mengimbau seluruh jajaran KPU agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya,” kata dia.
Jokowi ingatkan KPU kompleksitas Pemilu 2024 agar pesta demokrasi tetap berjalan jujur dan adil.
KPU harus memastikan tata kelola yang baik, kesiapan petugas, ketersediaan dan distribusi logistik, kesiapan sistem dan teknologi.
Di tengah era digital, penggunaan sistem informasi dan perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik.
Hal tersebut dinilai penting agar pelaksanaan pemilu terhindar dari peretasan.
“Semuanya harus baik. Jangan sampai ada yang tercecer dan tidak boleh ada yang salah, termasuk aspek teknisnya. Keteledoran teknis bisa berimplikasi politis, merembet kemana-mana, yang dapat mengganggu kondusifitas negara, yang dapat mengganggu legitimasi pemilu kita,” ujar dia.
Jokowi mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga dan mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 agar dapat berjalan dengan baik.
Selain itu, seluruh jajaran ASN, TNI, dan Polri harus menjaga netralitasnya.
“Aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu. Misalnya bantuan (dalam) pengiriman logistik ke tempat-tempat yang sulit dan wilayah-wilayah terluar yang tidak bisa dilakukan oleh kita, bisa dibantu oleh aparat negara, baik TNI maupun Polri,” kata dia.
Mengenai hak pilih setiap warga negara, Jokowi meminta agar KPU dapat memastikan hal tersebut tetap terjaga, serta melayani para pemilih tanpa diskriminasi.
Presiden pun meminta KPU agar dapat mengedukasi para pemilih sehingga cerdas dalam menentukan pilihan.
“Jangan percayai yang namanya hoaks, apalagi yang bisa menyulut konflik dan perpecahan. Pendidikan politik harus dilakukan secara masif tidak saja mengedukasi tentang tahapan pemilu tetapi juga mengajak masyarakat menjadi pemilih-pemilih yang cerdas,” pungkas Jokowi.
Baca Juga: Lampung Democracy Studies Hadir di Konsolnas Pemantau Pemilu
