DASWATI.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mencatatkan lonjakan signifikan dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2025, menepis persepsi sebagai daerah dengan kinerja fiskal rendah.
Data terbaru per 10 Mei 2025 menunjukkan realisasi Pendapatan Daerah mencapai 30,23% dan Belanja Daerah 24,62%, melampaui rata-rata nasional dan menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Akademisi dan Peneliti Keuangan Publik Universitas Lampung, Dr. Saring Suhendro, menyebut prestasi ini sebagai bukti kepemimpinan adaptif dan manajemen fiskal yang lincah di bawah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Sebelumnya, data Kemendagri per 7 Mei 2025 menyebut Lampung sebagai provinsi dengan realisasi Pendapatan terendah kedua (8,83%) dan Belanja terendah kedua (5,67%) secara nasional, memicu sorotan publik.
Baca Juga: Lampung Tertinggal dalam Realisasi APBD 2025
Namun, dalam waktu dua bulan (Maret–April), realisasi pendapatan melonjak lebih dari 21 poin persentase dan belanja hampir 19 poin.
“Ini bukan peningkatan biasa, melainkan akselerasi fiskal yang luar biasa,” ujar Saring dikutip dari laman resmi BPKAD Provinsi Lampung, Senin (12/5/2025).
Ia menilai, keberhasilan ini didorong oleh tiga strategi kunci: penyesuaian penatausahaan kas dengan jadwal pembangunan nyata, integrasi Dana BOS dan BLUD dalam pelaporan, serta efisiensi perputaran kas untuk memastikan dana langsung bekerja bagi masyarakat.
Saring menyoroti pendekatan “shock response” Pemprov Lampung, yang mampu mengeksekusi anggaran saat daerah lain masih dalam tahap persiapan.
“Ketika ditegur pusat, Gubernur tidak memilih menyalahkan atau membela diri, tapi langsung bertindak dengan kebijakan berbasis data,” kata dia.
Pendekatan ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang menekankan pentingnya Belanja Daerah sebagai penggerak ekonomi.
Tito, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD pada 8 Mei 2025, memaparkan bahwa Belanja pemerintah memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor swasta, dengan konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50% pertumbuhan ekonomi.
Capaian Lampung ini mengoreksi persepsi negatif dan menunjukkan bahwa intervensi kebijakan cepat dapat mengubah dinamika fiskal.
“Pemerintah yang kuat bukan yang sempurna sejak awal, melainkan yang cepat belajar dan memperbaiki,” tegas Saring.
Ia juga memuji akuntabilitas kinerja anggaran dan manajemen kas yang efektif, yang memungkinkan Lampung beralih dari posisi “tertinggal” menjadi contoh percepatan fiskal nasional.
Menurut Saring, keberhasilan ini bukan sekadar soal membelanjakan anggaran, tetapi bagaimana fiscal leadership dijalankan dengan presisi.
Realisasi di luar Rekening Kas Umum Daerah, seperti Dana BOS dan BLUD senilai lebih dari Rp350 miliar, turut memperkuat capaian ini, meskipun masih dalam proses pengesahan sesuai regulasi Kemendagri.
Lampung kini menjadi sorotan positif dengan kinerja ini, menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah yang responsif dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Dari yang disebut tertinggal, Lampung kini jadi teladan,” pungkas Saring, menegaskan bahwa capaian ini patut dicontoh daerah lain.
