DASWATI.ID – Lampung tertinggal dalam realisasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun 2025.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyoroti rendahnya realisasi APBD di Provinsi Lampung dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025, yang digelar secara virtual dari Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Kamis (8/5/2025).
Berdasarkan data Kemendagri per 7 Mei 2025, Lampung menempati peringkat kedua terendah nasional untuk realisasi pendapatan provinsi sebesar 8,83% dan realisasi belanja sebesar 5,67%.
Posisi ini hanya lebih baik dari Papua Pegunungan (7,24%) untuk pendapatan dan Papua Tengah (4,69%) untuk belanja.
Tito menegaskan bahwa belanja daerah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya beli masyarakat dan perputaran uang.
“Konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50% pertumbuhan ekonomi,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (10/5/2025).
Ia meminta Lampung yang tertinggal dalam realisasi APBD 2025 segera memperbaiki kinerja APBD untuk mendukung sektor swasta dan program nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Untuk itu, Tito telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 500.12/2119/SJ, yang menginstruksikan pemerintah daerah menyediakan tanah untuk fasilitas pemenuhan gizi.
Sebagai perbandingan, daerah dengan realisasi Pendapatan tertinggi di tingkat provinsi meliputi Papua Tengah (39,08%), Kalimantan Barat (35,92%), dan Jawa Barat (32,94%).
Untuk Belanja, Jawa Barat memimpin dengan 21,91%, diikuti Daerah Istimewa Yogyakarta (21,73%) dan Sumatera Utara (20,64%).
Di tingkat kabupaten, Ciamis unggul dengan realisasi belanja 33,42%, sementara di tingkat kota, Dumai mencatatkan 24,99%.
Sebaliknya, daerah seperti Empat Lawang (1,69%) dan Subulussalam (3,95%) berada di posisi terbawah untuk belanja kabupaten dan kota.
Tito mengapresiasi daerah berkinerja tinggi dan meminta Lampung belajar dari mereka.
Rapat ini dihadiri secara virtual oleh seluruh gubernur, bupati, dan wali kota, serta pejabat seperti Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Kepala LKPP Hendrar Prihadi, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Lampung diharapkan segera bertindak untuk meningkatkan realisasi APBD demi mendukung ekonomi lokal dan program nasional.
Baca Juga: APBD Lampung Dipangkas Rp600 Miliar untuk Bayar Utang
