DASWATI.ID – Pada 6 Februari 2025, Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025.
Regulasi ini mencantumkan 436 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di dalam kawasan hutan tanpa izin kehutanan.
Tujuannya adalah menertibkan tata kelola perkebunan sawit yang telah terlanjur berkembang tanpa legalitas yang jelas.
Namun, kebijakan ini justru menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan terkait dampaknya terhadap industri sawit dan keberlanjutan lingkungan.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menilai keputusan ini berisiko menciptakan ketidakpastian hukum dan merugikan industri sawit yang selama ini berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan sinkronisasi regulasi lintas kementerian agar kebijakan tidak kontraproduktif terhadap investasi dan pertumbuhan sektor sawit.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Zenzi Suhadi, mengingatkan bahwa perluasan perkebunan sawit seringkali dilakukan dengan mengorbankan hutan dan keanekaragaman hayati.
Tanpa penegakan hukum yang tegas, kebijakan ini dikhawatirkan hanya akan menjadi bentuk pemutihan pelanggaran yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Ekonom pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, menyoroti dampak kebijakan yang inkonsisten terhadap keberlanjutan industri dan kesejahteraan petani kecil.
Jika pemerintah tidak segera menetapkan kebijakan yang jelas, maka kelompok petani kecil akan menjadi pihak yang paling terdampak akibat ketidakpastian hukum ini.
Tak hanya itu, Direktur Penegakan Hukum Auriga Nusantara, Roni Saputra, menegaskan bahwa SK ini justru bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021.
Ia menilai keputusan tersebut melewati batas waktu yang ditentukan oleh regulasi sebelumnya, sehingga menimbulkan pertanyaan besar mengenai legalitas dan implikasi hukumnya.
Solusi yang Dibutuhkan
Menghadapi kompleksitas ini, pemerintah harus mengadopsi kebijakan yang lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Pertama, transparansi dalam proses perizinan dan penegakan hukum harus ditingkatkan guna mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang terjadi lagi dikemudian hari.
Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus melindungi ekosistem.
Kedua, penguatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) menjadi langkah mendesak.
Pemerintah harus mempercepat implementasi sertifikasi ini dalam lima tahun ke depan untuk memastikan praktik perkebunan yang lebih berkelanjutan.
Penerapan ISPO yang efektif akan meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia di pasar global, sekaligus meredam kritik internasional terhadap dampak lingkungan industri ini.
Selain itu, industri sawit perlu meningkatkan transparansi rantai pasok dan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan.
Penerapan sistem pertanian presisi dapat mengurangi deforestasi sekaligus meningkatkan efisiensi produksi.
Hal ini harus mulai diterapkan dalam dua hingga tiga tahun ke depan guna mencapai keseimbangan antara produktivitas dan konservasi.
Petani kecil juga harus mendapatkan perhatian lebih melalui program pendampingan, akses teknologi, dan insentif yang mendukung praktik perkebunan berkelanjutan.
Baca Juga: Dilema Pupuk Bersubsidi
Dalam dua tahun mendatang, kebijakan ini harus diperkuat untuk memastikan bahwa petani tidak menjadi korban kebijakan yang berubah-ubah.
Selain itu, perlindungan terhadap hak masyarakat adat dan lokal harus diutamakan guna menyelesaikan konflik lahan yang telah berlangsung lama.
Pemerintah punya kesempatan besar untuk mendorong variasi produk turunan kelapa sawit agar nilainya makin tinggi dan penggunaan lahannya lebih efisien.
Mengembangkan industri hilir seperti bioenergi dan oleokimia bisa jadi strategi jitu untuk menciptakan peluang ekonomi baru yang menjanjikan dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan.
Untuk itu, dukungan terhadap riset dan pengembangan teknologi pertanian yang ramah lingkungan harus segera ditingkatkan dalam dua tahun ke depan melalui kebijakan insentif dan regulasi yang berpihak pada inovasi.
Selain peran pemerintah dan industri, masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan konsumsi produk sawit yang berkelanjutan.
Edukasi publik mengenai pentingnya keberlanjutan industri sawit harus terus ditingkatkan, dengan fokus pada kesadaran konsumen yang lebih luas dalam tiga tahun mendatang.
Belajar dari Malaysia
Keberhasilan Malaysia dalam menerapkan Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) dapat menjadi referensi bagi Indonesia.
Sejak diberlakukan secara wajib pada tahun 2020, MSPO telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas industri sawit Malaysia tanpa mengorbankan daya saingnya.
Salah satu faktor kunci keberhasilan MSPO adalah kolaborasi erat antara pemerintah, industri, dan petani kecil, serta skema insentif yang membantu petani kecil beradaptasi dengan standar keberlanjutan tanpa mengalami kerugian ekonomi.
Jika Indonesia ingin memperbaiki tata kelola industri sawit, penguatan ISPO dengan strategi yang lebih sistematis menjadi langkah yang tidak bisa ditunda.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor industri, dan masyarakat sipil, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat tercapai dalam satu dekade ke depan.
Program legalisasi kebun sawit bisa menjadi langkah awal yang penting, asalkan dibarengi dengan upaya pembenahan yang lebih menyeluruh.
Hal yang utama dari semua upaya ini adalah mendorong transformasi menuju industri sawit yang makin ramah lingkungan, transparan, dan berkelanjutan untuk jangka panjang. (*)
__________________________________________________
*Andi Setyo Pambudi andi.pambudi@bappenas.go.id
(Kandidat Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas)
