DASWATI.ID – Gerakan masyarakat sipil di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan oposisi yang efektif, bahkan tanpa harus bergantung pada partai politik.
Hal ini ditekankan oleh Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) periode 2016–2021, Asfinawati, saat ditemui dalam acara “Temu Rakyat Sumatera: Bangun Persatuan Gerakan Rakyat, Lawan Perampasan Ruang Hidup” di Desa Sripendowo, Kecamatan Sribhawono, Lampung Timur, Minggu (7/9/2025) malam.
Asfinawati menyoroti pentingnya kesatuan agenda di antara beragam organisasi masyarakat sipil untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Sebetulnya untuk menjadi oposisi yang efektif tidak harus satu organ, bisa ada banyak organ tapi agendanya sama,” ujar dia kepada Daswati.id.
Menurut Asfinawati, masyarakat sipil dapat bersinergi dengan agenda bersama untuk menentang kesenjangan ekonomi akibat perampasan ruang hidup dan penggelembungan fasilitas pejabat, yang ia sebut sebagai perjuangan demokrasi ekonomi.
“Di sisi lain, ada demokrasi politik yang sebetulnya tidak ada ruang kebebasan berpikir, berpendapat, berekspresi,” kata dia.
Tantangan Sistemik dan Dominasi Partai Politik
Ia menyampaikan tantangan utama yang dihadapi masyarakat sipil dalam menjalankan peran oposisinya adalah biaya politik yang tinggi, terutama dalam pembentukan partai politik dan pencalonan presiden yang secara eksklusif hanya dapat dilakukan melalui partai.
“Kita tahu pembentukan partai politik itu mahal sekali. Pencalonan presiden hanya bisa melalui partai politik, sehingga partai politik menjadi semena-mena, mau siapapun yang mencalonkan. Dan kita tahu ada soal uang,” jelas Asfinawati.
Kondisi ini menciptakan dominasi partai politik yang rentan terhadap praktik korupsi dan kesewenang-wenangan.
DPR, yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan, sering kali gagal dalam peran ini, sehingga masyarakat sipil perlu mengambil alih peran tersebut.
“Harusnya yang mengawasi pemerintah kan DPR, tapi nyatanya tidak ada pengawasan, malah mereka cuma ikutan saja, maka rakyat yang harusnya melakukan pengawasan,” tegas dia.
Asfinawati menuturkan sejarah Indonesia menunjukkan bahwa pada setiap krisis, rakyat secara kolektif berperan sebagai pengawas pemerintah.
“Pengawasan ini bisa dalam bentuk agenda-agenda yang dituntut, satu berhasil, besoknya datang lagi, datang lagi. Sampai pada akhirnya tuntutan yang paling mendasar adalah perubahan state politics,” kata dia.
Perubahan sistem politik ini agar negara tidak terus-menerus berada dalam siklus ketimpangan dan dominasi elit.
Namun, sistem politik saat ini masih membatasi pilihan rakyat dalam pemilu, ditambah dengan kesulitan membentuk partai politik baru akibat aturan yang dibuat oleh partai lama untuk mencegah persaingan.
Pemilu, meskipun diawasi oleh masyarakat sipil, sering kali hanya menggiring suara tanpa memberikan kebebasan dalam menentukan calon.
“Rakyat tidak pernah bisa menentukan siapa yang mau dipilih. Kita cuma memilih, tapi enggak punya pilihan,” ujar Asfinawati.
Masyarakat sipil perlu terus menyebarluaskan kesadaran tentang kelemahan sistem politik ini, memperjuangkan ruang demokrasi yang lebih inklusif, dan menuntut perubahan melalui agenda-agenda terkoordinasi.
Strategi Gerakan Masyarakat Sipil
Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa strategi gerakan masyarakat sipil diusulkan Asfinawati yakni:
1. Boikot Kebijakan: Mendorong boikot terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil, dilakukan secara sadar dan terorganisir;
2. Aksi Publik dan Dokumentasi: Menggelar aksi massa dengan standar operasional yang ketat untuk dokumentasi, seperti merekam video guna mengungkap kekerasan atau represi, yang bertujuan memperkuat tekanan publik;
3. Peran Media: Media massa memiliki peran strategis untuk memvalidasi laporan masyarakat, dan jurnalis dapat berkolaborasi dengan masyarakat sipil, termasuk di tingkat desa, untuk meningkatkan literasi dan pemberitaan;
4. Pembagian Tugas: Membagi peran dalam gerakan, seperti pendampingan, pelaporan aksi, dan penguatan narasi publik untuk menghadapi represi dan intimidasi negara.
“Sekarang kan banyak yang terungkap karena banyak yang memvideokan. Dan itu harus menjadi SOP-nya masyarakat kalau mau melakukan aksi apapun,” harap dia.
Asfinawati juga menekankan pentingnya memperluas gerakan seperti Temu Rakyat Sumatera ke berbagai wilayah untuk melibatkan lebih banyak masyarakat.
“Peran media sangat strategis meskipun media sosial sudah sangat mewabah. Tapi, dalam beberapa kasus, ketika tidak diberitakan oleh media mainstream atau media massa, seakan-akan itu enggak benar. Jadi berita-berita di media massa itu bisa menggaransi laporan netizen,” tambah dia.
Baca Juga: Temu Rakyat Sumatera di Sripendowo: Bersatu Melawan Perampasan Ruang Hidup
